Poin Penting
- Prabowo mendorong seluruh WNI memiliki rekening bank, terutama warga yang memasuki usia 17 tahun dan mendapat KTP.
- Penerima rekening akan mendapat saldo awal Rp50.000 tanpa potongan biaya administrasi.
- BRI dan BSI disiapkan sebagai bank tahap awal untuk menjalankan program tersebut.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan.
Nantinya, warga yang memasuki usia 17 tahun dan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan sekaligus memperoleh nomor rekening perbankan.
Airlangga menjelaskan, pada tahap awal penyediaan rekening akan melibatkan dua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Langkah ini sekaligus mendukung pengembangan terhadap ekonomi syariah.
“Jadi Bapak Presiden clear mendukung perekonomian syariah karena ini menjadi bagian dari kebijakan nasional kalau mereka sudah punya rekening BSI misalnya tentunya mereka tingkat berketahuannya ini juga akan meningkat,” kata Airlangga dalam acara simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Selasa, 8 September 2026.
Baca juga: Prabowo Minta BRI dan BSI Perluas Akses Rekening bagi Masyarakat
Selain menyediakan rekening, pemerintah juga berencana memberikan saldo awal sebesar Rp50.000 kepada masing-masing penerima. Dana tersebut akan langsung masuk ke rekening dan tidak dikenakan potongan biaya administrasi maupun pungutan lainnya oleh bank.
Airlangga mengungkapkan pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan ketentuan implementasi program tersebut.
“Jadi langsung rekeningnya terisi dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah khusus yang ini nggak boleh disedot. Nanti bikin regulasinya supaya ini dengan BI dan OJK kita minta tidak bisa disedot,” imbuhnya.
Rekening Bisa Dipakai untuk QRIS
Selain itu, penerapan program ini juga akan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi data tersebut memungkinkan pemberian rekening dilakukan bersamaan dengan proses warga memperoleh KTP pada usia 17 tahun.
Kemudian, nantinya rekening ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana melainkan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran digital, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Baca juga: Dukung Arahan Prabowo, BRI Siapkan Strategi Perluas Kepemilikan Rekening
Airlangga mengatakan mekanisme teknis program masih disiapkan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Pembahasan juga akan dilakukan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Sementara itu, pembukaan rekening akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan didukung aplikasi digital yang disiapkan BRI dan BSI.
“Kami sedang siapkan. Kapan nanti di-launching kami sedang koordinasi dengan BI, OJK, Mendagri,” ungkapnya.
Bisa Jadi Sarana Penyaluran Bansos
Lebih lanjut, kata Airlangga, program tersebut tidak akan menghapus atau membatasi rekening yang sudah dimiliki masyarakat. Warga yang telah memiliki rekening sebelum berusia 17 tahun juga tetap dapat menggunakannya.
Namun, program baru ini akan diprioritaskan untuk masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan.
Baca juga: LPS Bidik 2 Juta Masyarakat Buka Rekening Setiap Tahun, Begini Strateginya
Ke depan, rekening tersebut juga bisa digunakan pemerintah untuk menyalurkan berbagai program, termasuk bantuan sosial (bansos).
“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos,” tandasnya.
Airlangga mengatakan cakupan program diproyeksikan mencapai sekitar 200 juta penduduk. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang belum memiliki rekening, tanpa membedakan tingkat pendapatan.
Airlangga mengungkapkan pemilihan BRI dan BSI sebagai tahap awal pelaksana program yaitu mempertimbangkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia, termasuk di Aceh yang menerapkan sistem perbankan syariah. (*)
Editor: Yulian Saputra
