Poin Penting
- Pertamina siap mendukung pembatasan Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10.
- Pemerintah masih memeriksa validitas data sebelum pembatasan Pertalite diterapkan.
- Kebijakan pembatasan ditujukan agar BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Jakarta – Pertamina mendukung rencana pembatasan Pertalite untuk masyarakat kelompok desil 9 dan 10. Kelompok tersebut berpotensi terdampak jika pemerintah resmi menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan perusahaan siap menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksanaannya akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait.
“Pertamina pasti siap apabila kebijakan itu sudah resmi dari pemerintah, kami pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah, penerapannya berkoordinasi tentunya dengan lembaga-lembaga terkait,” ujar Roberth ketika dijumpai di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah, dikutip Antara, Kamis, 10 September 2026.
Baca juga: Beli BBM Subsidi Wajib Tunjukkan STNK Batal, Pertamina Ungkap Alasannya
Roberth menyebut Pertamina masih menunggu kebijakan resmi pemerintah terkait pembatasan Pertalite. Sampai saat ini, belum ada aturan resmi mengenai pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tersebut.
Sebagai badan usaha, Pertamina akan mengikuti arahan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Perusahaan juga siap menyesuaikan mekanisme penyaluran sesuai ketentuan yang ditetapkan regulator.
Pertamina memahami pembatasan berdasarkan desil sebagai upaya menentukan penerima subsidi. Semakin tinggi desil menunjukkan kategori masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri waktu itu, desil yang ada di atas itu adalah indikator kategori masyarakat mampu. Nah, kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu,“ kata Roberth.
Alasan Pertamina Dukung Pembatasan Pertalite
Kelompok masyarakat desil 9 dan 10 menjadi sasaran pembatasan yang sedang disiapkan pemerintah. Dasarnya adalah pengelompokan ekonomi masyarakat berdasarkan data desil.
Rencana tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Pertamina menyatakan siap mendukung mekanisme apa pun yang nantinya diputuskan pemerintah.
“Nah, tentunya semangat yang diusung adalah kembali lagi bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya, itu ada di pemerintah,” ucap Roberth.
Pemerintah menjadi pihak yang menentukan mekanisme pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina menempatkan diri sebagai badan usaha yang menjalankan kebijakan tersebut.
Baca juga: Nama Anda Masuk Prioritas Bansos? Cek Desil Lewat HP Sekarang
Pemerintah Masih Periksa Validitas Data Desil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan Pertalite masih menunggu validitas data. Pemerintah saat ini memeriksa ketepatan data desil masyarakat yang menjadi dasar kebijakan.
Bahlil berharap data tersebut dapat menggambarkan pembagian kelompok masyarakat secara tepat. Validitas data diperlukan agar pembatasan Pertalite sesuai dengan tujuan pemerintah.
Pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang berhak. Karena itu, keputusan pembatasan belum diterapkan sebelum pemeriksaan data selesai.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi terdampak kebijakan pembatasan. Pertamina menegaskan kesiapan mendukung kebijakan setelah pemerintah menetapkan aturan resmi. (*)
Editor: Yulian Saputra
