Jakarta–Pengamat Ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, Pertamina seharusnya tidak berdagang dengan rakyat dengan cara mengambil untung yang besar dari jualan BBM bersubsidi seperti premium dan solar.
(Baca juga: Laba Besar Bawa Pertamina DPR)
Menurut data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pertamina Semester I-2016, keuntungan yang diraih di semester I-2016 lalu ternyata berasal dari produk-produk bersubsidi. Laporan keuangan BUMN ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) dan penugasan (kerosene, LPG 3kg, solar dan premium non-Jamali) telah memberikan laba hinggga USD755 juta. Kontribusi BBM PSO dan penugasan mencapai USD637 juta atau sekitar Rp8,3 triliun (kurs Rp13.100 per USD) dan dari LPG 3 kg sebesar USD117 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.(Selanjutnya: kenaikan laba ini disebabkan oleh rendahnya biaya produk)
Dalam penjelasan di Laporan Keuangannya, Perusahaan MIGAS tersebut menyatakan bahwa laba usaha BBM PSO 449,9% lebih tinggi dibandingkan periode sama 2015. Tingginya kenaikan laba ini disebabkan oleh rendahnya biaya produk sejalan dengan penurunan harga MOPS (Mid Oils Platts Singapore) dan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang merupakan komponen pembentuk biaya produk.
(Baca juga: Isu Akuisisi PGN-Pertamina Terlalu Cepat Digoreng)
Realisasi ICP di semester I 2016 hanya USD36,16 per barel, jauh dibawah RKAP sebesar USD50 per barel. Maka dengan modal harga minyak yang rendah dan menjual BBM dan LPG subsidi di harga tinggi, di semester I ini Perusahaan MIGAS tersebut mampu mengantongi EBITDA sebesar USD4,1 miliar, dengan EBITDA margin 23,9% atau 128% dari RKAP yang dirancang perusahaan. Sementara laba bersihnya mencapai USD1,83 miliar, 113% lebih tinggi dari RKAP perseroan.(Selanjutnya: Enny: “Pertamina harus transparan. Jangan rakyat yang menderita…”)
Enny menyayangkan sampai saat ini Pertamina tidak ada inisiatif untuk mengungkap harga keekonomian atas BBM subsidi ini secara transparan. Masyarakat hanya disuguhkan tentang keuntungan, laba dan kinerja tanpa tahu transparansi harga keekonomian BBM subsidi tersebut.
“Pertamina harus transparan. Jangan rakyat yang menderita di atas keuntungan Pertamina,” kata Enny di Jakarta, Jumat, 23 September 2016. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
