Poin penting:
- Perlinsos digital ditargetkan mendata 50 juta warga miskin secara lebih tertib dan akurat.
- Penyaluran bansos melalui rekening penerima ditargetkan mulai diuji pada kuartal I-2027.
- Pemerintah menyiapkan stress test, load test, dan mekanisme sanggah sebelum rollout nasional.
Jakarta – Pemerintah menargetkan 50 juta warga miskin masuk sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital sebelum penyaluran bansos berbasis rekening.
Sistem tersebut direncanakan meluncur secara nasional pada Oktober 2026 setelah penyempurnaan dan pengujian.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem terus disiapkan. Pemerintah ingin memastikan peluncuran nasional berjalan tanpa gangguan serius.
“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta, dikutip Antara, Kamis (11/9).
Baca juga: Anggaran Perlinsos 2027 Naik 10 Persen jadi Rp549,9 Triliun
Perlinsos Digital Disiapkan untuk 50 Juta Warga
Pengembangan sistem tersebut telah berlangsung sekitar setahun dengan Banyuwangi sebagai lokasi uji awal. Pendataan kini disebut sudah mencakup 215 kabupaten/kota.
Luhut menilai sistem ini dapat mengurangi kesalahan pendataan penerima bantuan sosial. Selama ini, warga yang berhak menerima bantuan masih kerap tereksklusi dari daftar penerima.
“Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya.
Setelah pendataan selesai, pemerintah akan menghubungkan sistem dengan rekening bank penerima. Uji coba penyaluran bansos melalui rekening ditargetkan berlangsung pada kuartal I-2027.
“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya,” jelas dia lagi.
Perlinsos Digital Diuji Hadapi Lonjakan Akses
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut menguji kesiapan sistem sebelum digunakan secara nasional. Pengujian diarahkan untuk memastikan layanan mampu melayani puluhan juta penerima bantuan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan kapasitas sistem menjadi perhatian utama pemerintah. Keamanan layanan dan perlindungan data masyarakat juga masuk dalam pengujian.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya.
Pengujian dilakukan melalui stress test dan load test bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah juga akan mengatur pola akses untuk mencegah penumpukan permintaan pada waktu tertentu.
Langkah tersebut diperlukan karena gangguan saat rollout dapat langsung memengaruhi masyarakat penerima bantuan. Pemerintah ingin memastikan layanan tetap tersedia ketika digunakan dalam skala nasional.
Baca juta: Purbaya: Anggaran Rp11 Triliun untuk Rekening Massal Belum Final
Perlinsos Digital Buka Mekanisme Sanggah
Perluasan layanan juga dibarengi mekanisme perbaikan data melalui sistem digital. Masyarakat dapat menyanggah data yang dianggap tidak sesuai melalui mekanisme yang telah disiapkan.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme tersebut memungkinkan pembaruan data terus dilakukan setelah layanan berjalan. Pemerintah berharap langkah ini membuat pendataan penerima bantuan semakin akurat.
Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji pola penyaluran agar dana bantuan digunakan untuk kebutuhan dasar. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pemberian kupon untuk membatasi penggunaan dana.
“Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam,” katanya.
Luhut mengatakan mekanisme tersebut diharapkan memperkuat transparansi dan mengurangi peluang penyelewengan. Pemerintah juga ingin mengurangi interaksi langsung dalam proses penyaluran bantuan.
“Jadi, di lapangan nanti akan jadi mekanisme pasar, membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil dan mengurangi korupsi. Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi, semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi,” tuturnya.
Dengan target rollout nasional Oktober 2026, perlinsos digital kini memasuki tahap penting sebelum diterapkan lebih luas. Pemerintah harus memastikan akurasi data dan ketahanan sistem berjalan bersamaan agar bantuan benar-benar sampai kepada penerima. (*)
Editor: Galih Pratama
