Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara per Maret 2022 mencapai Rp501 triliun, naik 32,1% yoy (year-on-year) dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp374,9 triliun. Menkeu menyebut, hal ini didorong tidak hanya oleh kenaikan harga komoditas global saja, tetapi juga pemulihan ekonomi yang semakin baik.
“Hal ini menggambarkan penerimaan kita yang kuat di 32,1%, tidak hanya pada komoditas, windfall, tetapi juga pemulihan ekonomi yang cukup solid dan merata,” jelas Sri Mulyani pada paparan APBN KITA, Rabu, 20 April 2022.
Adapun rinciannya, penerimaan pajak pada kuartal I 2022 mencapai Rp 322,46 triliun. Pemasukan pajak tersebut tumbuh 41,36% secara year on year (yoy), dan mencapai 25,49% dari target APBN sebesar Rp1.265 triliun. Sementara pemasukan kepabeanan dan cukai mencapai Rp79,3 triliun, naik 27,3%. Dijelaskan, tingginya pertumbuhan pemasukan pajak disebabkan oleh berkurangnya insentif perpajakan yang pada tahun lalu diberikan sebagai bentuk bantuan bagi berbagai industri.
Selain itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tercatat mencapai Rp99,1 triliun hingga tiga bulan pertama di 2022. Angka ini naik 11,8% jika dibandingkan Maret 2021.
Sri Mulyani juga melaporkan realisasi belanja negara per kuartal I-2022 telah mencapai Rp490,6 triliun atau 18,1% dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2022. Angka ini masih lebih sedikit -6,2% dibandingkan Maret 2021 yang mencapai Rp523 triliun. Rinciannya terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp150 triliun, belanja non KL Rp164,2 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp176,5 triliun dan pembiayaan investasi Rp15 triliun.
“Belanja negara masih harus terus dipacu lagi. Ini artinya para Kementerian/Lembaga perlu memacu dari sisi rencana belanja. Kita lihat nanti pada bulan April dengan belanja bansos, THR, moga-moga bisa terkompensasi,” ujar Menkeu.
Terakhir, APBN hingga akhir Maret 2022 juga mencatatkan surplus terhadap produk domestik bruto sebesar Rp10,3 triliun, atau 0,06% secara tahunan. Surplus ini berdampak pada turunnya utang atau pembiayaan anggaran sebesar 58,1% atau mencapai Rp139,4 triliun.
“Surplus dan pembiayaan utang yang merosot tajam menggambarkan bahwa APBN mulai pulih. Ini adalah hal bagus karena APBN pasti dibutuhkan untuk berbagai macam, seperti shock absorbant, melindungi masyarakat, membangun infrastruktur, membangun pendidikan dan kesehatan, semua pasti membutuhkan APBN,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
