Jakarta – Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital terus dikembangkan pemerintah. Salah satunya, pembayaran digital saat bertransaksi menggunakan kode QR atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
QRIS digadang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa penerapan QRIS masih menghadapi sejumlah kendala.
“Indonesia itu negara yang luas, ada 81.616 desa yang tersebar di Tanah Air di mana tidak semua memiliki akses infrastruktur yang memadai,” kata Wakil Ketua Perbanas, Tigor M Siahaan, dalam acara FEKDI hari-2, di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.
Menurutnya, penerapan QRIS juga masih terkendala konektivitas yang belum merata. Infrastruktur jaringan hingga saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Sementara, daerah di luar Jawa masih banyak yang belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.
“Di kota-kota besar saja jaringan wifi masih lemot, apalagi di desa-desa yang infrastrukturnya kurang memadai,” ucapnya.
Ia menilai, penerapan QRIS tidak cukup dalam waktu sebentar terutama di kota-kota kecil sehingga dibutuhkan sosialisasi dan edukasi secara masif ke seluruh lapisan masyarakat.
“Literasi digital tentang QRIS ini harus terus dilakukan disamping penyediaan infrastruktur untuk dapat meningkatkan level ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), secara total pengguna QRIS telah mencapai 30,87 juta per Februari 2023. Nominal transaksi QRIS hingga Februari 2023 tercatat mencapai Rp12,28 triliun dengan volume transaksi sebesar 121,8 juta. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
