Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan berharap, agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun depan harus lebih kredible. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di 2018 yang dipatok kisaran 5,3-5,4 persen dapat tercapai.
Di sisi lain, menurut Kepala BKF Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, dengan pengelolaan APBN yang lebih kredible di tahun depan, akan mengurangi ketidakpastian dalam realisasi APBN. Terlebih, di 2018 akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 wilayah baik tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten di seluruh Indonesia.
“Kami mau pastikan APBN jangan jadi uncertainty. Maka kami bangun APBN yang kredible dan pertumbuhan ekonomi itu kami yakini bisa tercapai,” ujarnya di Jakarta, Selasa 21 November 2017.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa di tahun politik yang akan berlangsung pada 2018 dan 2019 maka pemerintah harus bisa memastikan jika APBN tidak jadi sumber ketidakpastian. Sementara itu, pengelolaan APBN yang tepat diyakini bisa meredam ketegangan saat Pilkada berlangsung.
“Bukan maksudnya semua jadi overcautious. Tapi kami semua paham betul, kalau Pilkada, Pilpres, political tention akan menghangat. Maka kami buat APBN tidak jadi sumber uncertainty, maka defisit kami tekan,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan terus berupaya mencapai target pajak demi memenuhi kebutuhan pendanaan di APBN. Di samping itu, pemerintah berharap jika tingkat konsumsi dapat tumbuh lebih baik sehingga ekonomi tak hanya mengandalkan APBN semata.
“Konsekuensinya budget tidak jadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar. Kami harap konsumsi, investasi dan net ekspor-impor yang besar. Confident terhadap perekonomian secara makro dan confident bahwa anggaran akan bisa diimplementasikan sesuai target yang ditetapkan,” tutupnya. (*)
