Jakarta – Pengamat Ekonomi Politik LIPI,
Fachry Ali, mengungkapkan pentingnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan initial public offering (IPO).
Dengan melakukan IPO dan tercatat di pasar modal, maka intervensi politik akan semakin berkurang. Artinya ada publik yang mengawasi.
“Semakin transparan, semakin Kecil peluang intervensi politiknya. Kita tahu DPR sendiri karena merasa mewakili rakyat, maka perlu mengawasi BUMN. Disisi lain pihak BUMN menganggap atasannya banyak. Sehingga muncul persepsi banyak campurtangan politik,” kata Fachry di acara seminar “Tantangan & Strategi Perusahaan Go Public Menghadapi Disruption & Tahun Politik” dan awarding “Infobank 100 Fastest Growing Companies Awards 2017” di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 25 Januari 2018.
Ia mengatakan, peran BUMN sendiri sangat penting sekali dalam mendorong ekonomi nasional. Fakta tersebut bisa diliat pada krisis 1997-1998, dimana ketika seluruh swasta ambruk, ekonomi bisa berangsur pulih dengan hadirnya BUMN.
Saat itu ia bercerita presiden menunjuk Tanri Abeng dalam membentuk BUMN dan mengundang investor untuk masuk.
Apa lagi jika melihat kondisi saat ini. Tentu tambahnya potensi IPO sangat besar. Mengingat di era Joko Widodo (Jokowi) program – program infrastruktur hanya mampu dilakukan BUMN yang terkonsolidasi. Sehingga pendanaan sangat dibutuhkan. Dengan begitu, maka semakin besar pula kontribusi BUMN ke negara ini.
“Program infrastruktur hanya mampu dilakukan BUMN, karena itu jangka panjang. Sedangkan swasta ingin jangka pendek,” jelasnya. (*)
