Poin Penting
- Pemerintah menarik utang baru Rp386 triliun hingga Mei 2026 atau 46,6 persen dari target APBN 2026
- Realisasi pembiayaan APBN mencapai Rp379,4 triliun hingga Mei 2026, setara 55,1 persen dari pagu
- Menkeu Purbaya menyebut kepercayaan investor terhadap SBN tetap kuat, ditopang yield yang stabil.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp386 triliun hingga Mei 2026 untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angka ini setara 46,6 persen dari pagu APBN 2026 yang sebesar Rp832,2 triliun. Adapun pembiayaan utang hingga lima bulan pertama tahun ini telah mendekati separuh dari target APBN 2026.
“Pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal dan dinamika pasar keuangan,” kata Purbaya dikutip 11 Juni 2026.
Baca juga: Purbaya Buka-bukaan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Utang Pemerintah
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran sampai Mei 2026 mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp689,1 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp386 triliun. Sementara, pembiayaan non utang senilai minus Rp6,5 triliun atau 4,4 persen terhadap pagu APBN 2026 yang senilai Rp143,1 triliun.
Bendahara negara ini menyatakan, strategi pembiayaan tersebut juga didukung oleh kondisi pasar surat utang negara yang masih relatif stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun terjaga di level 6,68 persen.
Baca juga: Kursi Purbaya Kokoh, Tidak Ada Reshuffle Menkeu, Bagaimana Nasib Rupiah?
Kemudian, selisih imbal hasil atau yield spread SBN terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) relatif rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.
“Jadi kepercayaan kepada surat utang kita masih amat tinggi artinya ini kan biasanya kalau bond tuh investor jangka lebih panjang kan, investor jangka panjang di kapital market masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
