Poin Penting:
- Bansos tunai dinilai perlu segera disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan harga Pertamax.
- Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen dipandang sebagai bagian dari penyesuaian fiskal yang sulit dihindari.
- Disiplin fiskal yang dibarengi perlindungan sosial berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Jakarta – Pemerintah dinilai perlu segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai yang cepat dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga Pertamax.
Langkah tersebut dianggap penting agar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tidak menanggung seluruh dampak penyesuaian harga bahan bakar.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan masyarakat yang terdampak perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi selama masa transisi kebijakan berlangsung.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Harga Pertamax Naik jadi Rp16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Bansos Tunai untuk Menahan Dampak Kenaikan Pertamax
Menurut Fakhrul, pemerintah harus segera menyalurkan bansos tunai kepada kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan pokok.
Penyaluran bantuan dinilai bisa dilakukan lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data kependudukan, sistem perbankan, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia menegaskan bahwa kecepatan implementasi menjadi faktor krusial. Bantuan sebaiknya mulai disalurkan segera setelah kenaikan harga berlaku agar konsumsi rumah tangga tidak mengalami penurunan yang terlalu dalam.
Baca juga: DPR Pertanyakan Dasar Kenaikan Pertamax, Pertamina dan ESDM Segera Dipanggil
Secara umum, Fakhrul menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax lebih dari 30 persen merupakan kebijakan yang berat. Namun, langkah tersebut dinilai sulit dihindari mengingat tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah.
Penyesuaian Harga BBM Dinilai Bagian dari Reformasi Fiskal
Fakhrul melihat pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pada saat yang sama, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan biaya impor energi, dan kebutuhan menjaga stabilitas anggaran negara juga terus meningkat.
Karena itu, kenaikan harga Pertamax perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian fiskal yang lebih luas.
Keberhasilan kebijakan tersebut, menurut dia, sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan evaluasi dan reorganisasi berbagai program belanja negara agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi
Ia secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tujuan sosial program tersebut tetap harus dipertahankan, namun dengan desain yang lebih efisien dan berkelanjutan sehingga tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Stabilitas Rupiah dan Ekonomi Bisa Membaik
Di sisi lain, Fakhrul menilai penyesuaian harga BBM juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi jika dibarengi kebijakan yang tepat. Berkurangnya beban subsidi energi dan munculnya sinyal disiplin fiskal dinilai dapat memperbaiki persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
Selain itu, perbaikan kondisi fiskal berpotensi membantu menstabilkan nilai tukar rupiah yang belakangan menghadapi tekanan cukup besar. Ketika pasar melihat pemerintah mampu mengendalikan risiko fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, dan menjaga keberlanjutan APBN, arus modal berpeluang kembali masuk ke Indonesia.
Meski demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari berkurangnya subsidi energi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui bansos tunai dan perlindungan sosial yang efektif.
“Yang terpenting adalah memastikan beban penyesuaian tidak jatuh sepenuhnya kepada masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara dapat berjalan beriringan,” kata dia.
Baca juga: CELIOS Soroti Danantara: Transparansi Nihil, Risiko Fiskal Membesar
Apabila langkah tersebut berhasil dilakukan, Indonesia tidak hanya akan memperoleh kondisi fiskal yang lebih sehat, tetapi juga stabilitas ekonomi yang lebih kuat, nilai tukar rupiah yang lebih stabil, dan fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks itu, efektivitas bansos tunai akan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga Pertamax. (*)
Editor: Yulian Saputra
