Poin Penting:
- Pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta masyarakat.
- Setiap rekening direncanakan memperoleh dana awal sebesar Rp50 ribu.
- Program ditargetkan mulai berjalan bertahap sebelum akhir 2026.
Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program rekening massal bagi masyarakat. Dana tersebut bersumber dari APBN dan ditujukan kepada lebih dari 200 juta penduduk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan. Setiap rekening nantinya direncanakan memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (9/9).
Baca juga: Prabowo Dorong Semua WNI Punya Rekening, Usia 17 Tahun Dapat Otomatis
Airlangga belum memastikan sumber anggaran sepenuhnya berasal dari APBN 2026. Pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan pembiayaan melalui APBN 2027.
Pembahasan anggaran dan skema juga belum selesai dilakukan pemerintah. Pemerintah akan membahas teknis pelaksanaan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” terangnya.
Pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan mekanisme. Pemerintah menargetkan pelaksanaannya dapat dimulai sebelum akhir 2026.
BRI dan BSI Disiapkan untuk Rekening Massal
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan mekanisme pembuatan rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembukaan rekening tersebut akan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Rencana itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait inklusi keuangan. Pemerintah juga ingin memperkuat tingkat literasi keuangan masyarakat melalui kepemilikan rekening bank.
Airlangga menyebut pemerintah mempertimbangkan sinkronisasi dengan data kependudukan. Data tersebut akan mengacu pada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: BRI Siap Dukung Arahan Prabowo Perluas Kepemilikan Rekening Masyarakat
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut BRI dan BSI sudah melakukan koordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk merealisasikan pembukaan rekening bagi masyarakat seluruh Indonesia.
“BRI dan BSI memang sudah (koordinasi), dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya,” kata Rosan di Jakarta, Rabu.
Dana Awal Rekening Massal Masih Dirancang
Rosan mengatakan koordinasi diperlukan agar pelaksanaan program dapat segera direalisasikan. Namun, mekanisme pemberian dana awal Rp50 ribu masih dalam tahap perancangan.
“Mekanismenya lagi dirancang. Segera kok,” ujarnya.
Pembahasan program berlangsung setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas pada Senin, 7 September. Salah satu agenda rapat tersebut membahas inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Presiden juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif menyiapkan aspek teknis program. Lembaga yang terlibat mencakup Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Baca juga: Prabowo Minta BRI dan BSI Perluas Akses Rekening bagi Masyarakat
Selain memperluas inklusi keuangan, program ini memiliki sasaran lain dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Rekening tersebut nantinya juga ditargetkan menjadi sarana penyaluran bansos tunai.
Dengan skema tersebut, pemerintah masih menyelesaikan aspek anggaran dan mekanisme pelaksanaan. Program rekening massal ditargetkan mulai berjalan bertahap sebelum akhir 2026. (*)
Editor: Yulian Saputra
