Poin Penting
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, dengan investasi dan sektor properti sebagai penggerak utama.
- Program pembangunan tiga juta unit rumah hingga 2029 didorong melalui kebijakan percepatan perizinan dan pembiayaan FLPP serta KUR perumahan.
- BSI perkuat ekosistem pembiayaan syariah berbasis properti, mencatat pertumbuhan KPR 8,51% dan menjaga rasio NPF tetap rendah di 2,10%.
Jakarta – Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif untuk memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan data pihaknya, hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan.
Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.
Baca juga: 70 Persen Gaji Masih Konsumtif, Menteri P2MI-OJK Dorong PMI Mulai Berinvestasi
Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).
Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional.
“Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Fokus pada Hunian Layak
Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029.
Baca juga: Usai Merugi, Perintis Triniti Properti (TRIN) Catat Laba Bersih Rp31 Miliar di Q3 2025
Program ini, sebut dia, menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79 persen di antaranya di wilayah perkotaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Baca juga: Sektor Properti dan Industri Angkat IHSG ke Level 8.312
Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.
“Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.
Ia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.
BSI Dorong Ekosistem Pembiayaan Syariah Berbasis Griya
Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat.
“Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.
Baca juga : Survei BI: Penjualan Properti Lesu, Pembelian Rumah Masih Didominasi KPR
Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66 persen (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51 persen (YoY). Dengan rasio NPF hanya 2,10 persen, BSI menjadi tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik, di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.
BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025. “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.
BSI memperkuat produk unggulan BSI Griya yang mencakup; BSI Griya Sejahtera FLPP, untuk MBR dengan dukungan pemerintah, BSI Griya Simuda, dengan tenor hingga 30 tahun dan step-up installment, dan BSI Griya Takeover dan Refinancing, untuk renovasi dan pembiayaan konsumtif, serta berbagai keunggulan seperti bebas biaya provisi, angsuran pasti sampai lunas, dan hadiah porsi haji/umrah tanpa diundi.
Baca juga: Ini Kata BSI soal Komitmen Dukung Indonesia Berhaji dan Layanan Digital Haji
BSI juga memperluas kolaborasi dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani, guna menghadirkan solusi hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah prioritas, dokter, guru, dan pelaku usaha.
Selain itu, BSI memperkuat ekosistem syariah nasional melalui tiga pilar: Education & Halal Industry (sekolah Islam, perguruan tinggi, dan lembaga halal), Umrah, Haji, dan Healthcare, serta Socio-Business & Islamic Organizations (pesantren, ZISWAF, dan ormas Islam).
“Ke depan, BSI ingin memperluas peran ekosistem syariah bukan hanya untuk kepemilikan rumah, tapi juga untuk memperkuat ekonomi umat,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
