Jakarta – Pemerintah masih optimis bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan tumbuh pada rentang 5,3-5,9%. Hal ini sudah mempertimbangkan potensi ekonomi domestik dan potensi risiko ketidakpastian global yang relatif tinggi.
Ketika bertemu dengan DPR, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pertumbuhan ekonomi ini akan didorong oleh investasi yang memanfaatkan harga komoditas yang tinggi serta akselerasi transformasi ekonomi. Adapun aspek lainnya yaitu, investasi publik, membaiknya intermediasi sektor keuangan yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, serta konsumsi masyarakat yang semakin kuat.
Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi masih dihantui oleh risiko pertumbuhan ekonomi global yang ditandai dengan terkoreksinya IMF ke level 3,6% pada April 2022 oleh IMF WEO. Hal tersebut dikarenakan masih terjadinya konflik geopolitik yang membawa dampak berkepanjangan terhadap aktivitas dunia.
Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Dengan didukung oleh peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan birokrasi. Serta, pada sektor manufaktur diupayakan penguatan hilirisasi dan revitalisasi industri, dan sektor jasa modern dipicu oleh pengembangan ekonomi digital, khususnya pada sektor perdagangan dan informasi komunikasi.
Sri Mulyani mengungkapkan, optimalisasi pendapatan menjadi salah satu tantangan yang mendasar. Terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya adalah melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun kebijakan regulasi. Di sisi administrasi, untuk mendorong perbaikan peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak harus dianalisis lebih dalam lagi,
Walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi masih tinggi, pemerintah akan tetap optimis dengan berbagai inovasi dan terobosan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di tahun 2023. Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal, dan defisit PDB di tahun 2023 akan kembali sebesar 3%.
Bendahara negara mengatakan bahwa efektivitas kebijakan APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) menunjukan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,83% pada Februari 2022 dari 6,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didasari oleh perbaikan perekonomian nasional pada periode tersebut yang mampu menciptakan 4,6juta lapangan kerja baru.
“Tingkat pengangguran pada Februari 2022 tercatat sebesar 5,83%, turun dari 6,26% pada Februari 2021. Selama periode tersebut, perekonomian nasional mampu menciptakan 4,6 juta lapangan kerja baru sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka,” jelas Sri Mulyani pada pidatonya, Selasa, (31/5). (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
