Poin Penting
- Penyaluran pembiayaan berkelanjutan BSI capai Rp73,92 triliun, naik 11,2 perse yoy, dengan 79% untuk UMKM dan 21 persen untuk pembiayaan hijau.
- BSI memperkuat UMKM dari hulu ke hilir melalui pembinaan, BSI UMKM Center, dan kolaborasi dengan kementerian serta komunitas usaha.
- Menurut BSI integrasi ESG & keuangan syariah butuh literasi, inovasi produk, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat penyaluran pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp73,92 Triliun di tahun 2025, naik 11,20 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dari jumlah tersebut, sekitar 79 persen didistribusikan pada pembiayaan peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM dan sisanya atau sekitar 21 persen disalurkan pada pembiayaan hijau, termasuk pembiayaan kendaraan listrik dan sukuk sustainability.
Secara total, porsi pembiayaan berkelanjutan mencapai 23,18 persen dari portofolio pembiayaan BSI yang tembus Rp319 triliun per Desember 2025.
Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta mengatakan, UMKM menjadi salah satu fokus perseroan untuk penguatan pembiayaan berkelanjutan.
Baca juga: Rusun Subsidi Meikarta Dikebut, CBRE Ingatkan Tantangan Implementasi
“Karena segmen ini merupakan grassroot potensial yang harus dibina agar naik kelas dan sustain agar menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional”, jelas Bob, dalam keterangannya, Kamis, 12 Februari 2026.
Bob menambahkan, saat ini BSI terus memperkuat UMKM dari hulu hingga hilir, dari pembinaan UMKM non-bankable, peningkatan kapasitas usaha yang disiapkan melalui wadah BSI UMKM Center.
Selanjutnya, BSI juga terus berkolaborasi aktif dengan Kementerian dan Komunitas usaha guna memberikan literasi keuangan agar bisa meningkatkan kompetensi usahanya.
Baca juga: BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,16 Triliun, Dukung Program 3 Juta Rumah
“Bank syariah punya peran penting dalam pendampingan UMKM agar segmen ini sustain dan meningkat kapasitasnya dan dari sisi bank sejalan dengan kerangka ESG,”ujarnya
Menurutnya, integrasi ESG dan keuangan syariah memerlukan penguatan literasi, inovasi produk, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Editor: Galih Pratama
