Poin Penting
- Konflik Timur Tengah dan lonjakan harga minyak memicu volatilitas pasar keuangan Indonesia serta mendorong fenomena flight to quality di kalangan investor
- IHSG turun ke 7.585 atau terkoreksi 12,27 persen dari akhir 2025, namun rata-rata nilai transaksi harian melonjak 65,31 persen menjadi Rp29,87 triliun dan asing masih mencatat net buy Rp2,23 triliun
- OJK menyiapkan delapan rencana aksi untuk memperkuat integritas pasar modal, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, kenaikan free float bertahap hingga 15 persen
Jakarta – Tekanan geopolitik global mulai terasa di pasar keuangan Indonesia. Konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia ikut memberi tekanan pada kondisi fiskal dan inflasi global. Dampaknya merembet ke pasar modal domestik yang dalam beberapa hari terakhir bergerak cukup fluktuatif.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi dalam diskusi dengan para redaktur media massa di Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Hasan, situasi krisis biasanya membuat investor mengambil langkah defensif dengan memindahkan dana ke instrumen yang lebih aman. Fenomena ini dikenal sebagai flight to quality atau peralihan ke aset safe haven.
“Respons investor pada saat kondisi krisis awal biasanya mendorong terjadinya flight to quality. Investasi kembali ke aset yang dianggap lebih aman,” ujarnya.
Dampaknya juga terasa di pasar saham Indonesia. Hasan menjelaskan, setelah pengumuman dari MSCI pada akhir Januari, pasar saham domestik mengalami volatilitas cukup tinggi. Kondisi itu berlanjut hingga Maret ketika eskalasi geopolitik semakin memanas.
Baca juga: IHSG Sepekan Tertekan, BEI Tegaskan Infrastruktur Bursa Tetap Solid
Padahal, kinerja pasar saham Indonesia sebenarnya sangat baik pada akhir tahun lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melonjak hingga 22 persen menjadi 8.646 pada akhir 2025. Bahkan, pada Januari 2026 indeks masih sempat naik, meski kemudian terguncang akibat pengumuman MSCI.
Selanjutnya pada Maret, IHSG turun ke level 7.585 atau terkoreksi sekitar 12,27 persen dibandingkan posisi akhir tahun lalu.
Meski indeks mengalami tekanan, Hasan menilai aktivitas perdagangan di pasar saham justru tetap kuat. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) sepanjang tahun berjalan meningkat signifikan.
“Per 6 Maret, RNTH secara year to date naik 65,31 persen menjadi Rp29,87 triliun. Jadi aktivitas pasar sebenarnya masih sangat baik,” jelasnya.
Investor asing juga masih melihat peluang di pasar domestik. Hasan menyebut, sampai 6 Maret investor asing mencatatkan net buy sekitar Rp2,23 triliun. Selain itu, dana kelolaan atau asset under management (AUM) di industri reksa dana juga terus bertambah.
“AUM di manajer investasi naik 7,14 persen secara year to date menjadi Rp1.117 triliun,” kata Hasan.
Di tengah dinamika itu, OJK justru menjadikannya sebagai momentum untuk mempercepat reformasi pasar modal. Hasan mengatakan pihaknya telah menyiapkan delapan rencana aksi untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia, mulai dari kebijakan baru terkait free float, transparansi kepemilikan saham, hingga penguatan tata kelola emiten.
“Momentum ini kita jadikan untuk memperbaiki pasar modal Indonesia. Delapan rencana aksi itu adalah bauran kebijakan untuk mereformasi pasar modal kita,” ujarnya.
Baca juga: IHSG Sepekan Melemah 7,89 Persen, Kapitalisasi Pasar jadi Rp13.627 T
Salah satu fokus utama adalah meningkatkan transparansi kepemilikan saham. OJK berkomitmen membuka data kepemilikan saham hingga level di atas 1 persen serta memperluas klasifikasi investor menjadi lebih rinci. Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan free float saham dari 7,5 persen menjadi minimal 15 persen secara bertahap.
OJK juga akan membentuk satuan tugas percepatan reformasi integritas pasar modal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. “Reformasi integritas ini bukan untuk kepentingan sesaat, tapi untuk dampak jangka panjang bagi pasar modal nasional,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, OJK juga menyiapkan langkah demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan independensi, serta meminimalkan potensi benturan kepentingan di industri pasar modal. (*) Ari Nugroho
