Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB Universitas Sebelas Maret
ADA satu pertanyaan yang makin relevan, tetapi masih jarang diungkap secara terbuka: apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlalu fokus pada stabilitas hingga tanpa sadar mengorbankan pertumbuhan ekonomi?
Selama lebih dari satu dekade, OJK berhasil menjaga sektor perbankan tetap terlihat solid. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Indonesia berada di level tinggi, bahkan mencapai sekitar 25,8 persen pada 2025, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) berhasil ditekan ke kisaran 2,2 persen.
Dari perspektif prudential, ini adalah capaian yang impresif. Namun, persoalan sesungguhnya tidak terletak pada apa yang terlihat – melainkan pada apa yang tersembunyi.
Indikator yang jauh lebih mencerminkan kualitas risiko adalah loan at risk (LAR). Dalam periode pascapandemi, LAR perbankan Indonesia sempat melonjak hingga di atas 20 persen. Meskipun menurun, masih berada pada level dua digit yang secara struktural tinggi.
Ini berarti bahwa sebagian besar kredit sebenarnya masih berada dalam status rentan, hanya belum jatuh menjadi NPL. Stabilitas yang terlihat hari ini, dengan demikian, sebagian adalah hasil dari kebijakan restrukturisasi. Bukan perbaikan kualitas fundamental.
Baca juga: OJK: Kredit di Bawah Rp1 Juta Tak Lagi Tercatat di SLIK
Di Sinilah Muncul Fenomena yang Lebih Berbahaya: Risk Masking
Sistem terlihat sehat karena NPL rendah, tetapi LAR menunjukkan tekanan laten yang belum sepenuhnya terselesaikan. Artinya, risiko tidak hilang. Hanya ditunda.
Pada saat yang sama, fungsi intermediasi perbankan juga belum optimal. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan rasio kredit terhadap PDB Indonesia masih di kisaran 40 persen-45 persen. Jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang telah melampaui 100 persen.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB masih menghadapi kendala akses pembiayaan.
Dengan kata lain, risiko tinggi belum sepenuhnya diselesaikan – tetapi kredit baru juga tidak mengalir secara optimal. Situasi ini menjadi makin kompleks ketika melihat struktur eksposur kredit perbankan, khususnya pada bank-bank BUMN. Beban kredit terhadap entitas seperti Garuda Indonesia dan BUMN Karya (termasuk WIKA dan Waskita Karya) menjadi salah satu sumber tekanan laten yang signifikan.
Kasus Garuda Indonesia adalah contoh paling nyata. Restrukturisasi besar yang dilakukan memang berhasil menurunkan tekanan jangka pendek, tetapi bagi perbankan – khususnya bank BUMN – eksposur kredit tidak sepenuhnya hilang. Ia direstrukturisasi, diperpanjang, dan dalam banyak kasus masih berada dalam kategori berisiko tinggi.
Hal yang sama terjadi pada BUMN Karya. Perusahaan seperti WIKA dan Waskita Karya menghadapi tekanan leverage tinggi, arus kas yang ketat, serta ketergantungan pada proyek jangka panjang dengan profil risiko tinggi. Banyak pembiayaan proyek infrastruktur tersebut dibiayai oleh perbankan, terutama bank BUMN, sehingga menciptakan konsentrasi risiko yang tidak kecil.
Dalam konteks ini, bank BUMN berada dalam posisi dilematis: antara menjalankan fungsi komersial yang sehat dan memenuhi mandat pembangunan nasional.
