Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional, baik sebagai lembaga intermediasi maupun penggerak ekonomi wilayah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam Diskusi Perkembangan dan Tantangan Roadmap Penguatan BPD Tahun 2024-2027 yang diadakan oleh Asosiasi Perbankan Daerah (ASBANDA) di Yogyakarta, baru-baru ini.
Menurut Dian, OJK akan mendorong sinergi antar BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna memperkuat resiliensi BPD dan mengerek daya saing melalui sinergi yang baik antara induk dengan anggota KUB.
Dian menilai, BPD memiliki potensi untuk memperkuat struktur perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional, berkat jaringan yang begitu dekat dengan masyarakat. OJK berharap penguatan peran BPD di daerah dapat terlaksana dalam bentuk konsolidasi BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah/kota di bawah BPD.
Baca juga: Peran Strategis BPD Perkuat Sistem dan Tata Kelola Keuangan Desa
“Penguatan peran BPD di daerah juga diharapkan dapat terlaksana dalam bentuk konsolidasi BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah/Kota dibawah BPD,” jelasnya dikutip 26 Agustus 2025.
Lebih jauh Dian menjelaskan, sinergi antara BPD dan BPR yang dimiliki oleh BPD diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR.
“Transformasi BPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, BPD diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai “Regional Champion” melalui sinergi, kolaborasi, dan berinovasi demi memperkuat perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional,” kata Dian.
Untuk itu, kata Dian, BPD dituntut untuk mampu menghadapi beragam tantangan dan peluang di era global dan digital. Ini menjadikan transformasi BPD semakin penting untuk meningkatkan daya saing BPD dan menjadikannya tetap eksis di tengah persaingan industri perbankan yang ketat.
Melalui arah kebijakan yang disempurnakan dalam Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang telah diluncurkan pada 14 Oktober 2024 yang lalu, diharapkan transformasi BPD berjalan terarah dan berkelanjutan melalui empat pilar utama.
Pertama, penguatan struktur dan keunggulan BPD mencakup konsolidasi, permodalan, tata kelola, manajemen risiko, SDM, efisiensi, dan inovasi produk.
Kedua, akselerasi transformasi digital dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan peningkatan ketahanan digital.
Baca juga: Gubernur DIY Dorong BPD Jadi Katalis Transformasi Tata Kelola Keuangan Desa
Ketiga, penguatan peran terhadap perekonomian daerah dan nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah, penguatan perbankan syariah, dukungan pada UMKM, serta edukasi dan inklusi keuangan.
Keempat, penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan BPD agar lebih cepat, terintegrasi, dan mendukung daya saing industri perbankan daerah. Selanjutnya, untuk mendukung transformasi digital dalam sektor perbankan.
Kinerja BPD Solid
Menurut Dian, kinerja BPD menunjukkan capaian yang solid dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 7,29 persen. Dari sisi kredit, BPD tumbuh 6,82 persen, yang mendekati capaian bank umum.
Sementara itu, untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), BPD mampu mencatat pertumbuhan 7,30 persen yang menunjukkan daya tarik masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga keuangan kepercayaan di daerah. BPD juga tetap mampu menjaga kualitas kredit dan level permodalan yang memadai.
Meskipun terdapat beberapa keterbatasan struktural, kinerja intermediasi dan daya tahan BPD masih terjaga dengan baik. “Meski menghadapi keterbatasan struktural, BPD terbukti mampu menjaga kinerja intermediasi dan ketahanan perbankan dengan baik.
Peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah daerah menjadikannya lokomotif pembangunan dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri,” tutup Dian. (*)
Editor: Galih Pratama
