Oleh Eko B Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group
PERANG Iran vs Israel-Amerika Serikat (AS) rembesannya sudah masuk ruang rapat Presiden Prabowo Subianto. Namun masyarakat sedang menyaksikan sebuah ironi di negeri ini.
Di tengah gejolak global yang memang sedang tidak menentu, para menteri dikabarkan masih sibuk menghitung ulang angka defisit. Presiden disebut telah memberi sinyal “persetujuan” untuk membuka keran defisit lebih lebar dari 3 persen. Konon, ini demi menyelamatkan program-program prioritas seperti makan bergizi gratis.
Menurut catatan Infobank, jelas hal ini merupakan pola lama yang terus berulang. Setiap kali anggaran terhimpit, yang pertama muncul di benak para teknokrat di Kementerian Keuangan bukanlah keberanian untuk memangkas belanja yang tidak perlu atau memperbaiki sistem penerimaan negara yang bocor. Yang terpikir adalah bagaimana mempermudah jalan: meminjam lebih banyak uang, melebarkan defisit, dan membebani generasi mendatang.
Mari memahami dengan kepala dingin, tanpa euforia. Apa sebenarnya risiko di balik wacana manis ini? Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, setidaknya ada risiko yang muncul jika akan menambah defisit dengan utang.
Sudah saatnya, setidaknya harus berhenti terhipnotis oleh batas legal 3 persen. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, angka itu adalah batas maksimal, bukan target yang harus dicapai. Ini adalah pagar pengaman. Ketika mulai membahas untuk menaikkan pagar itu, artinya mengakui secara terang-terangan bahwa keuangan negara tidak mampu lagi mengendalikan laju kebocoran anggaran.
Baca juga: Purbaya Lapor Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun di Februari 2026
Peringatan dari lembaga riset independen dan ekonom sering kali menekankan dengan gamblang, mengingatkan bahwa rasio utang terhadap PDB yang disebut-sebut “aman” itu adalah jebakan. Tidak pernah ada batas yang benar-benar aman untuk rasio utang. Bahkan sebelum krisis 1998, rasio utang kita lebih rendah dari sekarang.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah indikator yang jarang disebut di siaran pers. Apa itu? Soal keseimbangan primer. Indikator ini menunjukkan apakah sudah bisa membayar bunga utang dari pendapatan, atau malah harus meminjam lagi. Trennya saat ini terus memburuk. Sekitar 20-22 persen. Artinya, kantong negara sedang berada dalam perangkap klasik negara miskin. Gali lubang tutup lubang.
Lembaga pemeringkat internasional sudah mulai angkat suara. Fitch Ratings baru-baru ini menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Moody’s juga mengingatkan risiko fiskal yang makin menonjol. Ini bukan sekadar gugus tugas internasional yang sok tahu. Ini sinyal pasar. Jika credit rating kita benar-benar turun, biaya utang akan melonjak. Bunga yang harus kita bayar akan semakin besar, menggerus anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang katanya prioritas itu.
Lihatlah data dua bulan pertama tahun ini. Defisit APBN tercatat Rp135,7 triliun, melonjak 342 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini bukan soal pola belanja yang “lebih merata” seperti yang dikatakan Menteri Keuangan. Ini soal pendapatan yang jeblok di tengah belanja yang menggebu-gebu. Ketika pendapatan negara di dua bulan pertama hanya Rp358 triliun sementara belanja sudah mencapai Rp 493,8 triliun, pertanyaannya sederhana, sampai kapan Indonesia mampu mempertahankan pola hidup seperti ini?
Pertemuan di Wisma Danantara antara Presiden dan Menteri Keuangan membahas opsi ini seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar obrolan biasa. Jika kembali ke memori kolektif bangsa, pelebaran defisit di atas 3 persen terakhir kali dilakukan saat pandemi Covid-19. Saat itu darurat, saat itu ada alasan kemanusiaan yang mendesak. Sekarang, apakah membiayai program-program populis yang anggarannya membengkak bisa disebut darurat, seperti proyek MBG yang menelan biaya Rp335 triliun?
Ada usulan dari perserta diskusi yang lebih masuk akal. Jika tekanan fiskal benar-benar tak terhindarkan akibat kenaikan harga minyak, mengapa tidak melakukan efisiensi? Beberapa peserta bahkan menyarankan agar program-program baru yang besar skalanya ditinjau ulang atau ditunda sementara . Ini pilihan pahit, tapi lebih jujur daripada mengambil utang baru yang akan membelenggu APBN selama bertahun-tahun.
Baca juga: Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp44 Triliun per 9 Maret 2026
Inti persoalannya bukan pada angka 3 persen, melainkan pada kualitas belanja. Jika uang hasil utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak produktif, belanja rutin yang gemuk, atau program yang hanya mengejar popularitas sesaat, maka Indonesia sedang menabung masalah.
Seperti catatan Infobank, beban bunga utang sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan—hampir setara dengan belanja modal pembangunan. Jika terus menambah utang dengan dalih defisit, jangan kaget jika suatu hari nanti, seluruh pendapatan negara habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Pemerintah harus jujur. Jangan bersembunyi di balik istilah teknis seperti “ruang fiskal” atau “counter-cyclical“. Rakyat butuh penjelasan: mengapa di tengah gejolak global, yang diprioritaskan justru menaikkan pagar defisit, bukan menaikkan kualitas penerimaan dan belanja negara?
Sebagai bangsa yang pernah jatuh ke jurang krisis 1998 karena utang dan kebijakan fiskal yang ceroboh, seharusnya pemerintah belajar. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dengan wajah baru. Menjaga disiplin fiskal bukan kerjaan Menteri Keuangan semata, ini soal harga diri bangsa.
Jangan menjerat diri sendiri dengan tambahan utang. Jika dilakukan, anak-anak kita yang akan membayar di kemudian hari. Selamat datang neraka APBN.
