Oleh: Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
LIBUR Lebaran tahun ini mungkin terasa lebih panjang, lebih meriah. Suara takbir menggema, mudik berjalan lancar, dan senyum keluarga mewarnai kampung halaman. Tapi, di balik hiruk-pikuk kue kering, dan ketupat, para pengamat pasar biasanya tidak pernah benar-benar libur.
Ada dua pukulan bersamaan, yaitu geopolitik yang membawa, dan kesehatan fiskal yang, menurut INDEF, mulai tampak di tepi jurang. Berapa prediksi nilai tukar rupiah setelah libur Lebaran?
Mereka menatap kalender dengan gelisah. Sebab, sejarah beberapa tahun terakhir mengajarkan, gejolak pasar pasca-libur Lebaran sering kali tidak datang dari faktor dalam negeri, melainkan dari “kejutan” yang lahir ribuan mil dari Jakarta—dari gejolak geopolitik. Kali ini, perang Israel-AS vs Iran.
Dan tahun ini, harus benar-benar menarik napas panjang. Sebab, untuk 2026, badai eksternal itu tidak berjalan sendiri. Ia akan berpadu dengan gonjang-ganjing ekonomi internal dalam negeri.
Inilah saatnya menggunakan kacamata ekonomi politik—melihat bagaimana guncangan global bisa membakar perekonomian Indonesia—yang selalu dibilang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baik-baik saja.
Baca juga: Ramai di TikTok soal Ekonomi RI Hancur, Menkeu Purbaya Angkat Bicara
Menurut perkiraan para ekonomi yang dirangkum Infobank, pasca-Lebaran nanti, dunia tidak tiba-tiba menjadi lebih damai. Konflik di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Iran dan sekutunya, masih akan menjadi pemicu utama volatilitas.
Dalam tiga minggu ke depan, Indonesia patut memperkirakan harga minyak Brent akan berfluktuasi di rentang 90 hingga 110 dolar AS per barel. Ini bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Jelas ini adalah suntikan adrenalin bagi inflasi global dan mimpi buruk bagi subsidi energi kita.
Dalam situasi normal, kenaikan harga komoditas seperti ini seharusnya menguntungkan Indonesia. Sebagai negara pengekspor batu bara, minyak sawit, dan nikel, kenaikan harga berarti angin segar bagi neraca perdagangan. Rupiah seharusnya perkasa.
Tapi, tunggu dulu. Ada yang ganjil tahun ini!
Di tengah pesta kenaikan harga komoditas akibat perang, pemerintah justru menarik rem tangan. Bayangkan, di saat harga batu bara dunia melambung karena Eropa dan India berebut pasokan, pemerintah memangkas target produksi batu bara hingga 24 persen, dari 790 juta ton pada 2025 menjadi hanya 600 juta ton pada 2026.
Begitu pula dengan nikel, primadona hilirisasi, target produksinya dipangkas habis-habisan hingga 31 persen, dari 379 juta ton menjadi 260 juta ton.
Baca juga: PMI 53,8: Sirkus Musiman yang Dipuji Purbaya di Istana Sebagai Mukjizat
Di sinilah letak ironi ekonomi politik dalam negeri. Kebijakan pemangkasan kuota pertambangan ini, yang mungkin didorong oleh niat menjaga lingkungan atau stabilisasi harga global, secara tidak langsung “memotong sayap” sendiri.
Efek positif dari commodity boom akibat perang Iran berpotensi tidak maksimal mengalir ke kas negara dan ke peredaran devisa. Volume ekspor menyusut di saat harga lagi baik-baiknya. Hasilnya? Keuntungan yang bisa diraih buyar oleh kebijakan domestik yang kontradiktif.
Itu artinya, rupiah terjepit di antara dua bara. Dan, akibatnya, rupiah berada dalam posisi yang sangat rentan.
Di satu sisi, dolar AS perkasa karena The Fed kemungkinan besar akan menahan suku bunga tinggi lebih lama untuk mengerem inflasi yang dipicu energi mahal.
Di sisi lain, fundamental ekonomi sendiri sedang tidak sehat. Terutama kesehatan fiskal.
Di pasar modal, investor asing saat ini tengah meragukan kelangsungan fiskal Indonesia. Mereka melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian membengkak di sisi belanja.
Gejalanya klasik: belanja populis untuk memenuhi janji politik, atau karena tekanan sosial, Menteri Keuangan sering kali tidak berani menolak berbagai program yang instan populer tetapi menguras anggaran. Hal itu bisa dilihat dari penurunan rating dari Ficth Rating, The Moody’s dan S&P.
Baca juga: DPR Sebut Peringatan Moody’s, Fitch, dan S&P jadi Alarm Disiplin Fiskal RI
Alhasil, defisit fiskal kembali menganga, bahkan dikhawatirkan akan melebar di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Saat ini, defisit mencapai 2,92 persen. Dan, investor asing tentu tidak bodoh. Mereka melihat ini sebagai sinyal “fire sale” atau penjualan aset besar-besaran? Bukan. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa fiskal mulai keropos dan bak di tepi jurang. Ketika kepercayaan pada fiskal hilang, modal asing akan angkat kaki.
Jika kondisi tersebut lama, tidak bisa dibayangkan harga-harga bahan makanan lebih mahal, termasuk harga bahan baku untuk MBG juga naik.
Rupiah vs Dolar AS: Rp17.600?
Tekanan terhadap rupiah pun tak terhindarkan. Prediksi Infobank Institute, pada kuartal kedua 2026, rupiah akan bergerak di rentang yang cukup menyakitkan bagi daya beli masyarakat: Rp17.100 hingga Rp17.600 per dolar AS.
Jika kondisi tersebut berlangsung lama, maka harga-harga kebutuhan masyarakat akan terus mendaki. Harga BBM akan ikut terbang tinggi, maka kata Iwan Fals, “susu tak terbeli”. Bukan hanya susu, hampir pasti kebutuhan pokok juga sulit terbeli.
Tidak hanya itu. Jika kondisi ini berlangsung lebih lama, maka uang akan terbang ke negeri tetangga (Singapura). Jadi, likuiditas dolar makin kering.
Kondisi memang bisa dibatasi dalam pembelian dolar, tapi siapa yang bisa mengecek jika lewat aplikasi mobile banking di bank-bank devisa. Jadi, lebih mudah untuk lari “terbirit-birit”. Saat ini saja, orang-orang kaya juga sudah memindahkan uangnya ke Swiss.
Pemerintah harus segera bertindak. Jangan sampai euforia libur Lebaran membuat lupa bahwa setelah libur usai, belajar menghadapi kenyataan pahit. Harga kebutuhan pokok tertekan pelemahan rupiah, sementara penerimaan negara dari ekspor tidak optimal karena produksi dibatasi.
Baca juga: Neraka APBN: Menjerat Diri dengan Utang Demi Proyek MBG
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, seharusnya sudah mulai berhenti menyalahkan pihak lain. Koordinasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu lebih harmonis. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengukur belanja sesuai kemampuan.
Sayangnya, tidak terlihat dengan nyata pemerintah punya sense of crisis. Tidak terlihat juga bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.
Boleh jadi, rupiah “lunglai”—selain karena geopolitik, tetapi karena fiskal yang juga bak di tepi jurang, akibat beban belanja populis yang besar—yang jadi area utama pekerjaan Purbaya. Jujur, bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kalau baik-baik kenapa begitu panik ketika dampak perang Israel-AS vs Iran masuk ruang-ruang rapat dengan Presiden. (*)
