Poin Penting
- Moody’s, Fitch, dan S&P memberi peringatan terhadap prospek surat utang Indonesia.
- DPR menilai sinyal tersebut sebagai alarm untuk menjaga disiplin fiskal.
- Risiko global seperti konflik Iran–Israel dan kenaikan harga minyak dapat menekan APBN.
Jakarta – Peringatan dari tiga lembaga pemeringkat global, yakni Moody’s, Fitch Ratings, dan S&P Global Ratings terhadap prospek surat utang Indonesia dinilai sebagai sinyal serius bagi pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal.
Sebab, di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik, kredibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor kunci menjaga kepercayaan investor.
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai sinyal dari lembaga pemeringkat tersebut tidak boleh dianggap sekadar peringatan teknis, melainkan indikator awal meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia.
“Ini alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” ujar Kholid, dinukil laman DPR, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa tugas utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan undang-undang.
Baca juga: Tanggapan Wakil Ketua DEN soal Penurunan Rating Moody’s dan Rebalancing Indeks MSCI
“Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” tegas politisi Fraksi PKS itu.
Risiko Geopolitik
Kholid juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Pasalnya, konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu gejolak besar di pasar energi dunia.
“Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.
Baca juga: Fitch Rating Pangkas Outlook RI jadi Negatif, Begini Respons Kemenkeu
Sebab itu, menurut Kholid, pemerintah harus mewaspadai dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan.
“Pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu semuanya harus dihitung secara sangat cermat,” ujar legislator dapil Jawa Barat VI tersebut.
Ancaman Inflasi Energi dan Pangan
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa gejolak energi global dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia.
“Ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok,” kata Kholid.
Baca juga: OJK Respons Keputusan Fitch, Pastikan Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil
Ia menegaskan bahwa dalam situasi global yang semakin tidak menentu, kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, responsif, dan berbasis kehati-hatian.
“Kebijakan fiskal perlu terus beradaptasi dengan dinamika global. Jika diperlukan, pemerintah harus berani melakukan perbaikan atau koreksi kebijakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, langkah antisipatif sangat penting untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kepercayaan pasar adalah modal utama stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap pruden, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
