Poin Penting
- Mensos Saifullah Yusuf memastikan bantuan pascabencana Sumatra lebih dari Rp1 triliun mulai disalurkan pekan depan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data terverifikasi dari pemerintah daerah dan BPS guna menjaga akuntabilitas.
- Pemprov Aceh menyebut bencana banjir dan longsor akhir 2025 memicu penurunan kondisi ekonomi masyarakat serta peningkatan angka kemiskinan.
Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Menurutnya, penyaluran penanganan bencana berlanjut ditargetkan mulai pada pekan depan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Diketahui, Kementerian Sosial sebelumnya menerima penugasan penebalan bantuan berupa dana santunan kematian untuk keluarga korban/ahli waris, dana santunan untuk luka-luka berat senilai Rp 5 juta, hingga bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan.
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun, dan minggu depan insyaallah kami menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten/kota di Aceh, di Sumatra Utara dan di Sumatra Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Sumatra
Ia menegaskan, seluruh proses pencairan dan penyaluran dana bantuan ini wajib berbasis pada data berjenjang yang diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing, kemudian dilakukan verifikasi final oleh Badan Pusat Statistik (BPS) demi menjaga akuntabilitas.
Selain membahas dana bantuan, pertemuan tersebut juga mendiskusikan usulan perluasan cakupan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Aceh yang terdampak langsung oleh bencana alam.
Aceh Dorong Realisasi Tambahan Anggaran
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah berharap usulan Anggaran Belanja Tambahan khusus untuk wilayah Aceh senilai Rp1.039.210.800.000 dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat guna mendorong pemulihan ekonomi daerah.
“Untuk Aceh ada Rp1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” bebernya.
Baca juga: Misbakhun Sebut Krisis 1998 Tak Bisa Disamakan dengan Kondisi Rupiah saat Ini
Ia mengungkapkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh mengalami penurunan cukup tajam pascabencana banjir dan tanah longsor pada akhir 2025
Meski tidak merinci jumlahnya, Pemerintah Provinsi Aceh menyebut banyak masyarakat yang sebelumnya berada di kelompok ekonomi mapan atau desil 8, 9, dan 10 kini turun drastis ke desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dampak bencana menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Aceh,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
