Poin Penting
- Libur Program MBG selama Idul Fitri memberi efisiensi anggaran negara.
- Distribusi terakhir MBG 13-17 Maret, kembali normal mulai 31 Maret 2026.
- Pemerintah optimalkan pelaksanaan MBG dan gandeng Kejagung untuk cegah penyimpangan.
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Idul Fitri memberikan ruang efisiensi anggaran negara hingga beberapa triliun rupiah.
Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya pengelolaan fiskal yang lebih optimal di tengah besarnya alokasi anggaran program tersebut.
“Ketua MBG sudah lapor kan ya? Katanya liburan akan diberhentikan katanya. Hemat lumayan berapa triliun. Dia bilang kan, saya sudah baca juga tuh,” kata Menkeu Purbaya ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 21 Maret 2026.
“Jadi yang liburan tidak akan keluar MBG-nya, itu hemat lumayan. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Efisiensi Anggaran K/L, MBG dan KDMP Tetap Jalan Meski Risiko Perang AS-Iran
Purbaya merujuk pada pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut penghentian sementara MBG selama Idul Fitri berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp5 triliun.
Dadan menerangkan, penyaluran MBG ke sekolah dihentikan sejak 13 Maret 2026, sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita terakhir dilakukan pada 17 Maret 2026. Program ini dijadwalkan kembali berjalan pada 31 Maret 2026.
“Itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu,” tuturnya.
Selain itu, pada periode 18-24 Maret 2026 tidak dilakukan penyaluran MBG kepada seluruh penerima manfaat. Sebagai pengganti, distribusi dilakukan lebih awal sebelum masa libur.
Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola
Sementara itu, Purbaya melanjutkan, di tengah upaya efisiensi, pemerintah juga mendorong optimalisasi pelaksanaan program yang memiliki pagu anggaran mencapai Rp335 triliun tersebut.
“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” kata Purbaya.
Baca juga: Gara-Gara Menu Kelapa Utuh, Operasional 9 Dapur MBG di Gresik Disetop
Untuk memperkuat tata kelola dan mencegah potensi penyimpangan anggaran, BGN menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan melibatkan unsur Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.
“Saya juga meminta ada komponen dari Kejagung yang kami tugaskan untuk ikut menjadi salah satu pejabat untuk memperkuat BGN di pusat, pejabatnya eselon dua dan hingga saat ini baru satu orang, tadi itu yang saya bicarakan dengan Jaksa Agung dan Jamintel,” tuturnya. (*)
