Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim yang dimana penyebabnya berasal dari emisi gas rumah kaca, serta kenaikan suhu yang mengakibatkan pada naiknya permukaan air laut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia telah bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga, dalam hal ini percepatan dan perancangan transisi menuju sumber energy yang bersih dan lebih hijau menjadi sangat penting.
“Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini,” ucap Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, 31 Agustus 2022.
Ia juga menambahkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah hanya dapat memberikan anggaran sebesar 34% dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp3.461 triliun atau sekitar Rp266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp89,6 triliun atau 3,9% dari alokasi APBN per tahun.
“Dengan situasi itu, jelas kebutuhan keuangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sangat penting bagi kami untuk dapat merancang cara investasi baru agar kami dapat mencapai tujuan ambisius tentang perubahan iklim yang juga akan mengancam kemakmuran dan penghidupan masyarakat.” imbuhnya.
Dalam hal ini, Indonesia juga telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. platform tersebut diluncurkan agar Indonesia dapat membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.
“Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan,” tambah Sri Mulyani. (*) Khoirifa
