Poin Penting
- Investasi makin padat modal, penyerapan tenaga kerja menurun.
- Investasi Rp1 triliun kini hanya membuka sekitar 1.200–1.400 pekerjaan.
- Pemerintah diminta fokus memperbaiki iklim bisnis dan investasi.
Jakarta – Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengungkapkan bahwa semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia berkaitan dengan perubahan struktur investasi yang kini lebih berorientasi pada sektor padat modal.
Menurut Yose, aliran investasi yang masuk ke Indonesia banyak mengarah ke sektor yang membutuhkan teknologi tinggi dan modal besar, seperti pertambangan dan industri pengolahan hasil tambang. Sektor-sektor tersebut dinilai memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar bagi negara, namun menyerap tenaga kerja jauh lebih sedikit dibandingkan sektor padat karya.
“Contohnya adalah pertambangan, ataupun juga sektor-sektor proses pertambangan, yang memang sedikit sekali menyerap tenaga kerja,” ujar Yose saat ditemui di sela-sela workshop bertema “Kesiapan Infrastruktur, Regulasi, dan Dampak Sosial-Ekonomi Kecerdasan Buatan” yang digelar Indonesia Fintech Society dan CSIS di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, sekitar 10 tahun lalu investasi sebesar Rp1 triliun masih mampu menciptakan lebih dari 3.500 lapangan kerja. Kini, nilai investasi yang sama hanya dapat membuka sekitar 1.200 hingga 1.400 pekerjaan.
“Jadi, memang kita menjadi lebih padat modal,” sebut Yose.
Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya masih dapat dikompensasi apabila nilai investasi yang masuk terus meningkat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir arus investasi justru cenderung melandai.
Yose mencontohkan, realisasi foreign direct investment (FDI) dalam denominasi dolar AS pada 2025 tercatat turun hampir 7 persen.
“Kalau dalam rupiah mungkin meningkat, karena rupiahnya terdepresiasi. Jadi, dari satu sisi memang ada perubahan di dalam struktur investasi kita, komposisi investasi kita. Di satu sisi lainnya, investasinya juga mengalami penurunan,” jelasnya.
PHK Meningkat, Ekspansi Usaha Tertahan
Yose juga menyinggung maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, banyak perusahaan yang masih beroperasi pun enggan melakukan ekspansi akibat berbagai tantangan, mulai dari iklim investasi, kondisi makroekonomi, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
“Kita bisa melihat bagaimana bisnis secara keseluruhan itu sendiri lebih shrinking. Makanya, kita melihat ada permasalahan PHK yang disebabkan karena penutupan, rasionalisasi; entah itu pengurangan tenaga kerja karena teknologi dan lainnya,” bebernya.
Ia menilai, gelombang PHK sebenarnya tidak akan menjadi persoalan besar apabila diiringi penciptaan lapangan kerja baru. Sayangnya, perlambatan investasi membuat potensi pembukaan pekerjaan baru menjadi tidak optimal.
Fokus pada Kualitas Lapangan Kerja
Meski tingkat pengangguran Indonesia berada di kisaran 6 persen, Yose menilai pemerintah perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia.
“Jadi, sekarang ini yang lebih perlu diperhatikan oleh pemerintah bukan lagi masalah tingkat pengangguran, tetapi bagaimana kualitas dari ketenagakerjaan, kualitas dari lapangan pekerjaan yang ada itu bisa ditingkatkan,” tekannya.
Karena itu, menurut Yose, peran utama pemerintah bukanlah menciptakan lapangan kerja secara langsung, melainkan memastikan iklim bisnis dan investasi kondusif agar sektor swasta terdorong menanamkan modal dan membuka pekerjaan baru.
“Sekarang ini digembar-gemborkan misalnya Koperasi Merah Putih menciptakan lapangan pekerjaan sekian, MBG sekian. Ini kan program-program pemerintah. Padahal yang terpenting itu adalah bagaimana dunia usaha mau menanamkan modalnya supaya tercipta lapangan pekerjaan juga,” tukas Yose. (*) Steven Widjaja
