Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis data kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari 2025, yang seharusnya diumumkan pada akhir Februari lalu.
Publikasi APBN Kita merupakan laporan Kementerian Keuangan yang mencakup kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk transparansi fiskal kepada masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, konferensi pers terkait APBN akan dilaksanakan pekan depan untuk merilis realisasi Januari dan Februari 2025.
“Iya, inshaallah minggu depan. Tunggu saja ya,” ujar Deni saat dihubungi Infobanknews, Jumat, 7 Maret 2025.
Baca juga: Kemenkeu Sebut Anggaran Rp71 T untuk MBG Tak Bebani APBN, Ini Penjelasannya
Biasanya, publikasi APBN Kita dilakukan setiap akhir bulan. Untuk realisasi Januari, laporan biasanya dirilis pada Februari, dan seterusnya.
Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, APBN Kita adalah publikasi bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Pendapatan negara merupakan sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Belanja negara digunakan untuk melaksanakan program-program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pembiayaan negara berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam menjalankan APBN.
Tantangan Fiskal di Tengah Penundaan Rilis APBN
Di tengah penundaan rilis APBN Kita, pemerintah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kendala dalam implementasi core tax, efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, serta penyesuaian anggaran bagi kementerian, lembaga, dan daerah.
Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, absennya publikasi APBN Kita menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kondisi keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Salah satu alasan yang dikemukakan Kemenkeu terkait keterlambatan ini adalah jadwal padat pejabat tinggi kementerian.
Baca juga: Kurangnya Transparansi APBN Dinilai Berisiko Guncang Ekonomi Nasional
Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, laporan APBN Kita hampir selalu dirilis tepat waktu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Kemungkinan lain yang perlu dicermati adalah kondisi penerimaan negara yang tidak sesuai target. Dalam laporan APBN 2024, pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non-pajak mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global serta melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit.
“Jika penerimaan negara menurun secara signifikan, ini bisa menjadi alasan mengapa pemerintah menunda rilis data APBN,” kata Achmad dalam keterangannya.
Achmad menambahkan bahwa publikasi laporan yang menunjukkan penurunan pendapatan bisa berdampak pada sentimen negatif di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor. (*)
Editor: Yulian Saputra
