Poin Penting
- Prabowo menyebut Indonesia kehilangan USD343 miliar akibat praktik under invoicing dan transfer pricing.
- Pemerintah akan memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN eksportir tunggal.
- Prabowo menegaskan Pasal 33 UUD 1945 harus kembali menjadi fondasi utama sistem ekonomi Indonesia.
Jakarta – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 menjadi perhatian luas karena memuat kritik tajam terhadap sistem ekonomi nasional, kebocoran kekayaan negara, hingga arah pembangunan Indonesia ke depan. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menyebut Indonesia terlalu lama kehilangan kekayaan akibat praktik manipulasi ekspor dan lemahnya tata kelola negara.
Di hadapan pimpinan DPR, DPD, MPR, para menteri, pimpinan partai politik, hingga pejabat tinggi negara, Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan alat perjuangan negara untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Pidato Prabowo itu juga dipenuhi kritik terhadap birokrasi, aparat, hingga model ekonomi yang dinilai menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Berikut poin lengkap isi pidato Prabowo di DPR.
Baca juga: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor, Begini Respons APINDO
APBN Adalah Instrumen Perjuangan Negara
Dalam bagian awal pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN harus menjadi alat negara untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan kondisi geopolitik dunia yang penuh konflik membuat pemerintah harus hadir langsung menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional.
Prabowo kemudian memaparkan target makro RAPBN 2027:
- Pendapatan negara ditargetkan 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.
- Belanja negara berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB.
- Defisit APBN dijaga pada level 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.
- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 menuju target 8 persen pada 2029.
- Inflasi dijaga di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
- Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
- Harga minyak mentah Indonesia diproyeksi USD70 hingga USD95 per barel.
Prabowo menekankan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dalam angka statistik.
“Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” katanya.
Kemiskinan Bertambah dan Kelas Menengah Berkurang
Dalam pidato Prabowo itu, Presiden mengaku terpukul setelah melihat data ekonomi nasional beberapa pekan setelah dilantik menjadi Presiden.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi selama tujuh tahun terakhir tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat.
“7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah,” ujar Prabowo.
Ia menyebut angka kemiskinan meningkat dari 46,1 persen menjadi 49 persen, sementara kelas menengah justru turun.
Prabowo mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
“Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, semua pakar dan guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?” katanya.
Menurut Prabowo, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam model ekonomi Indonesia.
