Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memainkan peran strategis dalam penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini dapat dilihat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera.
Berdasarkan data pemerintah, hingga akhir November 2023, realisasi FLPP telah mencapai 100 persen, yaitu untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit, di mana BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp25,18 triliun yang sudah mencapai target di tahun ini.
Hal ini belum termasuk bantuan pembiayaan perumahan lainnya, yakni Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang telah disalurkan untuk sebanyak 754.004 unit rumah dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk sebanyak 220.000 unit di tahun ini.
Baca juga: Capai Target 2023, BP Tapera Berhasil Salurkan FLPP Rp25,18 Triliun
Mengingat vitalnya peran BP Tapera tersebut dalam membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat, Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, memberikan sejumlah catatan penting untuk BP Tapera agar bisa benar-benar melakukan misinya dengan baik.
Pertama, terkait tugas BP Tapera dalam pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat. Eko ingin agar pengelolaan dana masyarakat oleh BP Tapera bisa lebih dimaksimalkan. Ia meminta BP Tapera untuk memiliki mitra atau opsi lain di luar lembaga perbankan dalam melakukan pengelolaan dana.
“Jangan sampai bank saja yang menjadi tumpuan dari Tapera. Setidak-tidaknya saham bisa menjadi pilihan, tapi nanti saham loss dianggap merugikan negara. Hancur lagi kita,” tuturnya, pada acara diskusi virtual “Peran Strategis BP Tapera Dalam Ekosistem Perumahan Indonesia”, yang diadakan Infobank bersama BP Tapera, Selasa, 12 Desember 2023.
“Sehingga bank itu sendiri yang kalau kata orang Jawa, ‘diplekoto’ aja suku bunganya minta 8 persen. Tapi mendingan ya di saham, reksa dana, atau asset management yang lain,” tambahnya.
Kedua, terkait kerja sama dengan pengembang perumahan. Hal satu ini menurutnya penting diperhatikan oleh BP Tapera, karena akan berkorelasi dengan kualitas bangunan. Ia juga meminta agar BP Tapera membuat ‘whitelist’ atau daftar entitas-entitas developer yang berkualitas.
“Tidak hanya developer yang kutu loncat. Karena banyak pengalaman di lapangan, saya banyak teman-teman perbankan, itu banyak developer yang blacklist. Ganti nama, coba-coba hanya untuk memanfaatkan situasional yang sementara,” jelas Eko.
Eko katakan lagi bahwa BP Tapera tak hanya bisa berbicara atau fokus pada persoalan marjin sosial, namun juga nilai-nilai integritas daripada sebuah bisnis. Kualitas bangunan perumahan yang baik, serta kredibilitas BP Tapera dipertaruhkan dalam hal ini.
Ketiga, terkait edukasi masyarakat. Ia mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BP Tapera dalam mengedukasi masyarakat selama ini. Menurutnya, edukasi adalah salah satu kunci keberhasilan BP Tapera dalam penyaluran pembiayaan perumahan terhadap MBR selama ini.
Baca juga: Apersi Beberkan Sederet Tantangan Program Sejuta Rumah
“Kenapa? Karena masyarakat memang rendah literasi. Tidak hanya literasi keuangan, tapi juga literasi digital, literasi perumahan, literasi cyber crime. Nah, ini perlu dididik dan saya melihat BP Tapera roadshow dari Sabang sampai Merauke untuk mensosialisasikan misi Institusi dalam menyediakan perumahan bersubsidi bagi masyarakat,” paparnya.
Keempat, ia tegaskan bahwa BP Tapera harus membangun kesejahteraan masyarakat, sekalipun ini bukan tugas tunggal BP Tapera. (*) Steven Widjaja
