Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan capaian kinerja dalam delapan bulan pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPR RI, di gedung parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Berikut isi pidato lengkap Presiden Prabowo:
Pada tanggal 17 Agustus 2025, dua hari lagi, delapan puluh tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia
mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang dengan senjata dan dengan diplomasi, hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui di tahun 1949.
Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia
ketujuh, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja untuk wujudkan bangsa yang adil dan makmur.
Presiden Sukarno pimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berhasil
mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Presiden Sukarno juga berhasil integrasikan Irian Barat ke dalam NKRI.
Presiden Suharto laksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil
mewujudkan swasembada pangan, meletakkan dasardasar industrialisasi ekonomi, dan menurunkan
kemiskinan ekstrim.
Presiden Habibie mengenalkan kita ke teknologi tinggi, dan menjaga stabilitas ekonomi kita setelah krisis
multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh.
Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis moneter berkepanjangan,
menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998, dan
melaksanakan Pemilihan Umum Presiden secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat
lembaga-lembaga negara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008,
berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata dan terencana.
Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara
sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat pandemi Covid-19 sehingga Indonesia termasuk yang tercepat pulih dari dampak pandemi, merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia.
Seluruh Presiden pendahulu saya bersama Pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita: Negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Tujuan kita merdeka, adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari
penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri.
Negara kita diberikan karunia oleh Allah SWT sumber daya alam yang melimpah-ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar citacita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Hadirin sekalian,
Hari ini 299 hari yang lalu, saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR, di hadapan wakil-wakil
rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa, bersama Wakil Presiden saya Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang khidmat ini, saya kembali berdiri di hadapan rakyat Indonesia dan wakil-wakil rakyat Indonesia untuk menyampaikan laporan kerja Pemerintahan yang saya pimpin dan Lembaga-Lembaga Negara.
Pertama, saya ingin sampaikan, transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik.
Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti
bahwa demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana, ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya: How did you do it? How did Indonesia manage
Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi khas Indonesia. Demokrasi
yang sejuk. Demokrasi yang mempersatukan; bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling
menjatuhkan, saling memaki. Bukan demokrasi yang saling membenci.
Inilah yang harus kita pegang teguh: Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung.
Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan. Perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia: Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka ia akan korup. Kekuasaan yang absolut akankorup secara absolut.
Kita paham bahwa korupsi adalah masalah terbesar bangsa kita. Perilaku korup ada di setiap eselon
birokrasi kita; Ada di setiap institusi dan organisasi Pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN
kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi.
Setelah 299 hari saya memimpin Pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui seberapa besar tantangan kita. Seberapa besar penyelewengan yang ada di Pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia.
Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangankekurangan, kesalahan-kesalahan, penyakit-penyakit yang ada di bangsa kita – agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan kita bersama-sama.
Saya disumpah untuk melaksanakan perintah UndangUndang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan Pemerintah.
Itulah sebabnya, pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber bancakan. Rp300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.
Majelis yang terhormat,
Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas Pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar.
Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak
punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini.
Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal.
Karena itu, saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walau itu sulit atau tidak
populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara kita agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang, dan generasi mendatang.
Terus terang, saya katakan di sini, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Haji Agus Salim; oleh Generasi 45, yaitu
rancang bangun atau blueprint bagaimana negara ini harus dijalankan, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat.
Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah slogan, bukanlah mantra. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh,
rancang bangun yang nyata dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan.
Saya melihat ada kecenderungan kaum elit Indonesia sekarang memandang pemikiran-pemikiran Bung
Karno, pemikiran-pemikiran Bung Hatta, pemikiranpemikiran Generasi 45 tidak lagi relevan, sudah kuno,
sudah lawas untuk tantangan abad ke-21. Pemikiran seperti itu adalah keliru. Generasi 45 adalah generasi
yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka menyaksikan kekayaan kita
diangkut ke luar negeri selama ratusan tahun.
Karena itu rancang bangun yang mereka buat, dokumen yang tidak terlalu panjang, sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan, apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat.
Saudara-saudara sekalian,
Kekuatan suatu negara terletak di bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.
Sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena terdapat distorsi dalam sistem ekonomi kita. Bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak
relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke 21 ini.
Saudara-saudara sekalian,
Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita terutama pasal-pasal pengaman, seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita.
Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ketika kita tidak konsekuen menjalankan UndangUndang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita
hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.
Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.
Namun ketika kita konsekuen menjalankan UndangUndang Dasar kita, dalam 299 hari, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti.
Di tengah konflik politik, konflik ekonomi yang terjadi di dunia, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,12 persen di kuartal kedua 2025. Beberapa pakar yakin, pertumbuhan kita akan semakin meningkat di masa-masa mendatang.
Di tengah dunia yang penuh goncangan-goncangan, realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai
Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, mencapai target APBN 2025, dan berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia.
Saudara-saudara sekalian,
Intervensi strategis yang telah kita lakukan untuk memperbaiki gizi 82,9 juta anak-anak Indonesia,
sekarang telah mencapai kemajuan yang membanggakan.
Pagi ini saya mendapat laporan, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu
menyusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari. Dalam 7 bulan, kita berhasil mencapai apa yang negaranegara lain butuh bertahun-tahun. Brazil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta Makan Bergizi Gratis setiap hari.
Begitu banyak masalah manajemen yang harus dihadapi agar program ini berjalan dengan baik: Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajermanajer dan pelaksana-pelaksana.
Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan anggotanya atas capaian ini.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Makan Bergizi
Gratis: TNI, POLRI, NU, Muhammadiyah, ormasormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan yang telah
ramai-ramai terlibat dan bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi di Indonesia.
Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang
sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan, “MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa”.
Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa: Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat.
Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi di Indonesia. MBG telah
menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Hadirin sekalian,
Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka 2 juta hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua Selatan dan beberapa daerah lainnya.
Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga lakukan intensifikasi. Kami dorong produksi pangan di desadesa, potong birokrasi penyaluran pupuk, salurkan pupuk langsung dari pabrik-pabrik ke petani-petani, dan beri bantuan alat pertanian kepada para petani kita.
Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg, agar petani sebagai produsen menikmati
keuntungan yang berarti. Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah kita. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat.
Untuk melindungi konsumen Indonesia, Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangankecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi bahan pangan.
Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu:
Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan, mempersulit kehidupan rakyat.
Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen gunakan segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945, dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terutama Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat 1: “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp50 miliar.”
Hadirin sekalian,
Saya pastikan perusahaan-perusaahan besar yang melanggar, kami proses hukum dan kami sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban serakahnomic korban para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia.
Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan UUD 1945 Pasal 33 yang sudah sangat jelas, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Beras adalah hajat hidup orang banyak. Atas dasar inilah, hari ini saya umumkan, setelah pertimbangan
cermat oleh Pemerintah, untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras dengan tepat takaran, tepat kualitas, dan harga terjangkau, usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus Pemerintah, atau dikerjakan oleh BUMN atau BUMD.
Hadirin sekalian,
Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya perangi kemiskinan dengan pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, kami bentuk sistem Data Tunggal
Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan DTSEN, kami pastikan program-program
Pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
Dengan DTSEN, kami jaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat. 100 Sekolah Rakyat telah kami bangun agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan. Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik.
Setidaknya 300 Sekolah Rakyat akan kami bangun, agar anak-anak seperti Naila bisa punya harapan; agar anak dari keluarga tidak mampu, bisa menjadi mampu. Anak-anak di Sekolah Rakyat ada di desil 1 dan desil. Mereka termasuk 20 persen rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Karena itu, keluarganya dapat bantuan sosial. Anak dan keluarganya harus lulus dari jerat kemiskinan.
Setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga dengan pendapatan terendah, berhak hidup bermartabat. Karena itu, saat anaknya di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni kami renovasi.
Kami juga tingkatkan kuota FLPP ke 350.000 penerima; Sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan Agustus ini, sudah lebih dari 231.000 keluarga memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk bisa punya rumah layak huni.
Hadirin sekalian,
Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial
intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu kita perlu cetak talenta-talenta hebat. Kita perlu tingkatkan
kualitas pendidikan. Karena itu kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Kami telah tingkatkan gaji guru ASN dan beri tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru kami transfer langsung, dari Pemerintah Pusat ke penerima.
Tahun ini kami renovasi setidaknya 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah. Sampai dengan akhir tahun ini, 288.000 layar pintar akan kami distribusikan ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok, agar anak-anak di desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual.
Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan kami juga bangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri.
Hadirin sekalian,
Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80.000 Koperasi Desa /
Kelurahan Merah Putih. Koperasi di setiap desa akan tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih juga akan ringankan beban hidup masyarakat kita, dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi, sesuai harga jual.
Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja
berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara. Danantara adalah lembaga pengelola
investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari USD 1 triliun. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.
Hadirin sekalian,
Kami juga bangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek Kesehatan Gratis telah digunakan oleh lebih dari 18.000.000 warga. 66 rumah sakit di 66 Kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Kawasan Ekonomi Khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat layanan medis bertaraf internasional agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri.
Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan
BRICS. Indonesia hadir menjadi tamu kehormatan dalam perayaan kemerdekaan India dan Perancis. Kami
selesaikan perundingan dagang EU CEPA serta dengan Amerika. Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara.
Hadirin sekalian,
Kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Gaji hakim telah kami naikkan hingga 280 persen. Kami bongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan POLRI, kami pastikan “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.”
Sejak kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, sudah 3,1 juta hektare dari 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar aturan ditertibkan. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan.
Hadirin sekalian,
Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, 3 komando daerah Angkatan Udara, 1 komando operasi udara, 6 grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat.
Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, dimana seluruh warga negara, dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
Hadirin sekalian,
Kita, setiap elemen negara Indonesia, bekerja agar setiap anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut
kenyang. Kita ingin petani nelayan kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa. Kita ingin guru-guru semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah.
Wong cilik iso gemuyu. Itulah tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk itu, apresiasi yang tinggi harus saya berikan kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja yang membanggakan kita semua.
MPR RI melalui visi besar “Rumah Kebangsaan. Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”
secara konsisten sosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten
turun ke rakyat, jelaskan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ini sangat penting, karena
pemahaman UUD 1945 bisa selamatkan ekonomi kita, bisa selamatkan demokrasi kita.
DPR RI, pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 RUU dan telah menetapkan
Program Legislasi Nasional Tahun 2025 dan Jangka Menengah 2025-2029, sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur.
Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu Pemerintah mewujudkan “efisiensi
berkeadilan” di APBN kita, yang merupakan mandat dari UUD 1945, serta membantu menyusun RAPBN
2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang
luas melalui 26 Panitia Kerja Pengawasan dan 3 Tim Pengawasan.
DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan
strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Lebih lanjut, DPD RI telah mendukung pembangunan berkelanjutan; aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional.
BPK RI telah membuktikan integritasnya dan independensinya dalam pemeriksaan pengelolaan,
dan tanggung jawab keuangan negara.
Capaian BPK di tahun 2024 antara lain: mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga Kementerian dan Lembaga yang telah mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian mencapai 97,7 persen untuk
tahun anggaran 2024; mengawal program prioritas nasional; meningkatkan efektivitas belanja APBN;
serta penyelamatan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara.
Mahkamah Konstitusi RI, di sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, dan menghasilkan berbagai putusan
penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Mahkamah Agung RI secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.
Dengan sistem peradilan elektronik atau e-Court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan
di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84 persen dari tahun sebelumnya; penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68 persen; dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28 persen. Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komisi Yudisial RI memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia yaitu
dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon Hakim Agung dan Ad Hoc yang menghasilkan sebanyak 9 orang calon Hakim Agung dan 3 orang calon hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial RI juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim.
Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga
Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,
Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi untuk
kemajuan bangsa sesuai peran dan kewenangannya.
Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasionalis yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia.
Masih banyak pekerjaan kita ke depan: Kita harus hapus kemiskinan ekstrem, kita harus dorong pertumbuhan ekonomi, dan kita harus bawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan moral yang disegani dunia.
Untuk itu kita harus bekerja sama. Kita harus bersatu dan bergotong royong. Kita harus wujudkan Indonesia incorporated.
Bersatu, Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju
Dirgahayu Republik Indonesia ke 80.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
