Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awanah menyoroti efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2026.
Ia mengingatkan, alokasi anggaran Kemenkeu 2026 sebesar Rp52 triliun, termasuk Rp10,37 triliun untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU), tidak hanya fokus pada rencana, melainkan juga realisasi penyerapan.
Anna mencontohkan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dianggarkan Rp3,93 triliun namun masih menyisakan surplus dana.
“Kalau ekspektasi berlebihan dalam merencanakan tanpa diikuti penyerapan, pasti akan terjadi SILPA lalu menambah defisit,” kata Anna, dinukil laman DPR, Rabu, 10 September 2025.
Baca juga: Kemenkeu Klaim Relakan Potensi Pajak Rp362,5 Triliun untuk Insentif Masyarakat
Berdasarkan catatannya, penyerapan anggaran Kemenkeu beberapa tahun terakhir memang kerap tertinggal. Pada 8 Juni 2021, realisasi penyerapan baru mencapai 42,43 persen dari pagu Rp31,91 triliun, sementara pada semester I-2025 realisasi belanja negara di lingkungan Kemenkeu juga belum menyentuh separuh pagu.
Selain itu, ia juga menyoroti kabar tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenkeu sebesar 300 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membebani APBN.
“APBN digunakan untuk belanja pegawai yang mungkin tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Kemenkeu Susun Insentif Baru Sejalan dengan Penerapan Pajak Minimum Global
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan, Kemenkeu seharusnya menjadi teladan efisiensi anggaran sekaligus penggerak transfer anggaran ke daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Ia pun mengingatkan perlunya alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan penyediaan lapangan kerja. (*)
Editor: Yulian Saputra
