Kritik dari Aktivis dan Ahli Kesehatan
Sementara itu, Founder Lapor Sehat, Irma Hidayana menegaskan, satu kasus keracunan saja sudah merupakan kejadian yang sangat serius. Ia menilai aspek keamanan makanan dalam MBG perlu mendapat perhatian khusus.
Selain itu, Irma juga mengingatkan bahwa keberadaan program MBG justru berisiko menurunkan semangat para ibu yang selama ini berupaya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya di rumah.
“Yang seharusnya, menjadi fondasi utama bagi akses anak-anak terhadap makanan bergizi,” sebut Irma.
Baca juga: Menu Pangsit Goreng MBG Viral, Ini Hasil Sidak BGN di Depok
Di sisi lain, Isnawati Hidayah selaku Ahli Kebijakan Kesehatan dan Ketahanan Pangan, menambahkan bahwa kasus keracunan dan dugaan pelanggaran dalam MBG telah menimbulkan keresahan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang menyampaikan kegelisahannya melalui media sosial, namun masih bersifat sporadis dan cenderung 'tidak terdengar' pemerintah,” ucap Isnawati.
Melalui MBG Watch, Isnawati berharap aspirasi masyarakat dapat terhimpun secara kolektif untuk memperkuat advokasi kebijakan.
“Jadi mari ibu-ibu, saudara dan teman-teman turut mengawasi pelaksanaan MBG bersama,” imbuh Isnawati.
Dorongan untuk Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Sedangkan Rizky Dwi Lestari selaku Peneliti Unitrend, menjelaskan bahwa upaya pengawasan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
“Kami memfasilitasi kanal pelaporan, mengumpulkan data, mendorong advokasi, dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Keamanan pelapor menjadi prioritas—laporan bersifat anonim dan diverifikasi melalui kombinasi AI dan tim manusia,” cetusnya.
Rizky menambahkan, jika ditemukan pelanggaran serius, MBG Watch akan mendorong penghentian sementara (terminasi) program MBG hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
"Program ambisius MBG ini tidak disertai dengan tata kelola yang baik. Tinggi korupsi, berkelindannya konflik kepentingan dan membuka keran perburuan rente di rantai pasok makanan. Maka, MBG ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh,” sambung Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Dzatmiati Sari.
Di lain pihak, Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan menegaskan, perlindungan hukum bagi pelapor menjadi fokus utama aksi masyarakat sipil. Dengan jaminan ini, masyarakat tidak perlu khawatir untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG.
“Sehingga, kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh Fadhil.
MBG Watch merupakan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan memastikan penggunaan dana APBN secara tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, harapannya platform ini berperan untuk memastikan pelaksanaan MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan terlaksana dengan baik.
MBG Watch membuka ruang partisipasi publik melalui beberapa kanal berikut:
- Website: mbgwatch.org
- WhatsApp: https://wa.me/6281122225157
- Formulir Pengaduan: https://mbgwatch.org/form.
(*) Steven Widjaja
