Poin Penting
- Koalisi masyarakat sipil meluncurkan platform MBG Watch sebagai sarana pelaporan dan pemantauan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Data Celios mencatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan yang diduga terkait program MBG, memicu desakan evaluasi menyeluruh.
- MBG Watch hadir untuk dorong transparansi, advokasi kebijakan, dan perlindungan pelapor agar dana publik dan pelaksanaan MBG lebih akuntabel.
Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang diinisiasi oleh Celios, Unitrend, Transparency International Indonesia (TII), Lapor Sehat, dan LBH Jakarta resmi meluncurkan platform MBG Watch pada Selasa (7/10). Platform ini berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pemantauan publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Peluncuran situs mbgwatch.org ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan program MBG dalam beberapa waktu terakhir.
Baca juga: Celios Kritik MBG: Harga Pangan Melonjak, Pedagang Kecil Tergerus
Berdasarkan kurasi data Center of Economic and Law Studies (Celios) dari berbagai pemberitaan media massa, hingga 6 Oktober 2025 tercatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG.
Angka tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas dan keamanan pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan mengentaskan kemiskinan.
Meski diklaim sebagai terobosan nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, informasi dasar mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG dinilai masih tertutup bagi publik.
Celios Soroti Masalah Tata Kelola dan Transparansi
Celios menyoroti sejumlah persoalan mendasar, seperti penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, kualitas makanan yang tak sesuai standar gizi seimbang, dan koordinasi antar lembaga yang masih parsial tanpa sistem pengawasan terpadu.
Baca juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Celios Usul Alihkan ke BST dan BSU
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyebut program MBG mengalami kerusakan dari berbagai lini, mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga indikasi korupsi dan keracunan.
“Saat ini, terdapat indikasi pergeseran anggaran pendidikan akibat MBG. Jadi, program ini sebenarnya tidak gratis karena memanfaatkan uang pajak rakyat dan menggeser anggaran bantuan sosial lainnya,” ujar Media saat acara konferensi pers launching platform MBG Watch di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha kecil juga sangat terbatas karena rantai pasok dikuasai pemain besar. Harapannya, MBG Watch menjadi kanal aspirasi publik dan ruang kolektif masyarakat sipil untuk mengkritisi pelaksanaan program MBG.
“Harapannya, data real time MBG Watch bisa digunakan untuk mengevaluasi program ambisius ini, sehingga bencana kesehatan massal dan bencana fiskal bisa dicegah,” tekan Media.
