Poin Penting
- Kredit UMKM baru 18,3 persen dari total kredit perbankan, masih di bawah target 25 persen pada 2029.
- Ekonom Aviliani menilai UMKM lebih membutuhkan akses pasar daripada sekadar tambahan kredit.
- Kemitraan perusahaan besar dan UMKM dinilai dapat meningkatkan kualitas usaha dan akses pembiayaan.
Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mengungkapkan penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah.
Berdasarkan data Sistem Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia, total kredit perbankan pada 2025 mencapai Rp8.149 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan kepada UMKM tercatat sebesar Rp1.497 triliun atau sekitar 18,3 persen dari total kredit perbankan.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian UMKM menargetkan peningkatan kredit UMKM menjadi sekitar Rp2.037 triliun atau bertambah Rp540 triliun guna mencapai target rasio kredit UMKM sebesar 25 persen terhadap total kredit perbankan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menetapkan penambahan penyaluran dana saldo anggaran lebih (SAL) ke sejumlah bank Himbara menjadi Rp400 triliun untuk memperkuat likuiditas, khususnya dalam penyaluran kredit.
“Ada akselerasi yang perlu dilakukan sehingga penambahan kredit UMKM bisa lebih sampai di atas Rp540 triliun untuk bisa mengimbangi ataupun mencapai target Rencana Strategis (Renstra) 25 persen di tahun 2029,” ujar Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, belum lama ini.
Akses Pasar Jadi Kunci
Menanggapi hal tersebut, ekonom senior INDEF, Aviliani, menilai persoalan penyaluran kredit tidak semata bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada permintaan pasar.
Menurutnya, sektor UMKM masih menghadapi tekanan sejak pandemi Covid-19 sehingga tambahan kredit belum tentu langsung mendorong pemulihan usaha.
“Saat ini kan UMKM kita tuh sedang terpuruk sejak waktu Covid. Jadi, memang tidak bisa pemerintah hanya semata kalau dikasih kredit itu, (terus) sudah pasti UMKM itu hidup,” ujar Aviliani saat ditemui di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Aviliani mengungkapkan, berdasarkan hasil riset INDEF bersama World Bank, kebutuhan utama UMKM saat ini adalah akses terhadap pasar. Tanpa akses pasar yang luas dan mudah, pelaku UMKM akan kesulitan mengajukan kredit modal usaha karena permintaan terhadap produknya terbatas.
“Jadi, menurut saya, sekarang harus dibalik. Yang harus dilakukan pemerintah itu bagaimana mengupayakan UMKM ini dibina supaya punya market,” katanya.
Ia menambahkan, jika UMKM memiliki pasar yang jelas, maka kebutuhan pembiayaan akan muncul secara alami dan pengajuan kredit ke perbankan akan meningkat.
Belajar dari Korea Selatan dan Thailand
Aviliani juga menyarankan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk belajar dari Korea Selatan dan Thailand, di mana sekitar 40 persen global value chain berasal dari sektor UMKM domestik.
“Demand side-nya itu yang harus digarap. Jadi, kita lagi berpikir begini, kenapa tidak kita coba demand side itu dari seperti zaman dulu, yaitu bagaimana membangun closed loop. Closed loop itu antara perusahaan besar dengan UMKM,” jelasnya.
Melalui konsep tersebut, perusahaan besar didorong menjadi bagian dari sisi permintaan (demand) UMKM melalui berbagai insentif.
“Jadi, nanti perusahaan akan berlomba-lomba mau menjadi bagian supply chain (UMKM). Karena, supply chain itu ternyata butuh yang namanya pembinaan, tidak hanya sekadar mengambil barangnya saja,” ungkap Aviliani.
Menurutnya, sejumlah perusahaan swasta di Indonesia telah menerapkan pola pembinaan sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok UMKM. Kondisi ini membuat perbankan lebih tertarik menyalurkan kredit kepada UMKM binaan yang dinilai memiliki kualitas usaha lebih baik.
Peran Belanja Daerah
Aviliani juga menilai perbankan tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas rendahnya penyaluran kredit UMKM, mengingat tren kenaikan suku bunga acuan membuat sektor padat modal seperti teknologi dan pertambangan lebih dominan dalam penyerapan kredit dibanding sektor padat karya.
Selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah turut menjadi perhatian.
“Begitu dia efisiensi, paling banyak ekonomi daerah itu digerakkan UMKM. Takutnya efisiensi di daerah itu akan membuat ekonomi daerah turun. Yang harus kita upayakan ialah bagaimana daerah ini suruh belanja. UMKM-nya akan dengan sendirinya hidup,” tandasnya. (*) Steven Widjaja
