Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024, Senin, 1 September 2025. Fokus penyidik adalah kronologi pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 H/2024 M.
“Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dilansir ANTARA, Senin, 1 September 2025.
Budi menambahkan, KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari pembagian kuota tambahan tersebut kepada Yaqut.
Baca juga: Dicegah KPK ke Luar Negeri, Eks Menag Yaqut Cholil Punya Harta Segini
Yaqut diperiksa hampir tujuh jam, mulai pukul 09.22 WIB hingga 16.20 WIB. Ini merupakan pemeriksaan perdananya sebagai saksi dalam penyidikan kasus kuota haji.
Kerugian Negara Ditaksir Rp1 Triliun Lebih
KPK sebelumnya meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025, setelah memeriksa Yaqut dalam tahap penyelidikan pada 7 Agustus 2025.
Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, KPK menghitung potensi kerugian negara dalam perkara ini. Hasil awal menyebut nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Sebagai langkah pencegahan, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.
Baca juga: Eks Menag Yaqut Cholil Dicegah ke Luar Negeri, Ini Penjelasan KPK
Kasus ini juga menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI. Pansus menemukan kejanggalan dalam pembagian tambahan 20.000 kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi pada 2024.
Kementerian Agama saat itu membagi kuota tambahan secara setara (50:50), atau 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur proporsi berbeda, yaitu 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. (*)
