Jakarta – Peledakan amunisi usang oleh TNI di kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, 12 Mei 2025, merenggut nyawa 13 orang dari TNI AD dan warga sipil.
Pemusnahan amunisi tersebut merupakan bagian dari rutinitas TNI dalam memastikan keamanan dengan menyingkirkan bahan peledak yang telah kedaluwarsa. Namun, ledakan tak terduga menelan korban jiwa dan menimbulkan duka mendalam.
Diketahui, 13 korban jiwa dalam insiden itu bukanlah anggota TNI seluruhnya. Sebanyak 9 orang di antaranya merupakan warga sipil, dan sisanya, 4 orang adalah anggota TNI. Hal ini memicu pertanyaan mengenai apakah seluruh korban akan menerima santunan asuransi.
Menurut Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, 9 korban dari kalangan warga sipil tidak memiliki perlindungan asuransi, berbeda dengan 4 anggota TNI yang akan menerima santunan dari PT ASABRI (Persero).
“Tidak terdapat santunan asuransi bagi korban peledakan amunisi di Garut yang menewaskan 9 warga sipil. Kecuali untuk 4 anggota TNI yang mendapat santunan dari ASABRI,” ujar Irvan kepada Infobanknews di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Baca juga: Ledakan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang, DPR Minta Investigasi Transparan
Meski tidak mendapat santunan asuransi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikabarkan akan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada masing-masing korban warga sipil. Santunan tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
“Sementara untuk warga sipil dikabarkan akan mendapat santunan dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sejumlah Rp50 juta per korban yang tentunya berasal dari APBD Jabar,” jelas Irvan.
Sementara itu, empat anggota TNI yang menjadi korban akan mendapatkan santunan dari PT ASABRI (Persero), perusahaan asuransi yang khusus memberikan perlindungan bagi prajurit TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
Baca juga: Ledakan Amunisi di Garut, TNI Didesak Evaluasi Total Prosedur Keamanan
Kronologi Insiden Ledakan
Ledakan maut ini terjadi saat proses pemusnahan amunisi usang berlangsung di area terbuka yang berdekatan dengan pantai selatan Garut. Kegiatan ini seharusnya menjadi bagian dari prosedur standar TNI dalam menangani bahan peledak yang sudah tidak layak pakai.
Namun, ledakan tersebut justru memakan korban, menimbulkan pertanyaan terkait prosedur keamanan dalam kegiatan pemusnahan amunisi di area yang sejatinya berada jauh dari permukiman warga. (*)
Editor: Yulian Saputra
