Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah terus memantau dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik di Iran dan Israel. Permintaan ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi militer antara kedua negara tersebut.
“Pemerintah harus selalu memastikan keselamatan WNI kita, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv. Jika evakuasi memungkinkan, perlu ada kerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasi hal tersebut,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa, 17 Juni 2025.
Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran, dengan mayoritas merupakan pelajar di kota Qom, sebanyak 258 orang.
Sementara itu, di Israel terdapat 187 WNI, sebagian besar berada di wilayah Aravah, selatan Israel.
Baca juga: Konflik Israel-Iran Picu Gejolak Pasar, Saham-saham Ini Perlu Diperhatikan
Sebanyak 42 WNI dilaporkan terjebak di Tel Aviv saat melakukan ziarah keagamaan, setelah Bandara Ben Gurion ditutup akibat memanasnya konflik Israel-Iran pada Jumat, 13 Juni 2025.
Kemenlu juga memastikan perwakilan diplomatik di Yordania tengah memberikan asistensi agar puluhan WNI itu bisa keluar dari Israel melalui jalan darat.
Komunikasi dengan KBRI
Puan mengimbau WNI yang masih berada di Israel maupun Iran untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
“KBRI harus hadir secara aktif membantu pemenuhan kebutuhan WNI yang mungkin terjebak atau kesulitan di wilayah konflik,” ungkapnya.
Puan juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda sementara perjalanan ke kawasan terdampak konflik, termasuk ke Israel dan Palestina, meskipun bertujuan ziarah.
“Mengimbau masyarakat Indonesia untuk mengikuti rekomendasi dari pemerintah agar menunda perjalanan ke Israel atau Palestina, termasuk yang ingin mengikuti perjalanan ziarah. Keselamatan harus menjadi prioritas,” imbau Puan.
Baca juga: Tensi Konflik Iran-Israel Memanas, Bank Sentral Dunia Diproyeksi Bakal Tahan Suku Bunga Acuan
Lebih lanjut, Puan mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer dan menyelesaikan konflik sesuai hukum internasional. Ia juga mengecam serangan militer Israel terhadap Iran.
“Serangan Israel kepada Iran melanggar kedaulatan suatu negara dan tidak sesuai dengan hukum internasional,” tuturnya.
“Aksi-aksi militerisasi dalam konflik antar negara harus segera diakhiri. Perang hanya meninggalkan luka bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” lanjut cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Oleh karenanya, Puan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk bergerak aktif dalam mendorong perhentian perang dan menghentikan agresivitas militer Israel.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan dengan jalur diplomasi dan perdamaian,” ucap Puan.
Mitigasi Dampak Ekonomi dari Konflik
Di sisi lain, Puan meminta pemerintah untuk mulai memetakan dan melakukan mitigasi terhadap potensi dampak konflik Iran-Israel terhadap Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Sejumlah pihak khawatir konflik ini akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.
Jika konflik berlanjut, harga minyak dunia diperkirakan bisa kembali menyentuh angka 100 dolar Amerika Serikat per barel. Puan berharap pemerintah menyiapkan langkah antisipatif.
“Karena kondisi konflik ini bisa berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, karena kita masih bergantung pada impor energi,” sebut mantan Menko PMK itu.
Baca juga: Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, Ketua DPR: Jadi Motivasi Reformasi Sistem Kehakiman
Puan menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik Iran-Israel. Termasuk mengamankan pasokan energi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
“Pemerintah perlu proaktif melakukan langkah mitigasi agar gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak menimbulkan gejolak ekonomi di tanah air,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
