Poin Penting:
- Masyarakat sipil mengingatkan risiko tata kelola Danantara agar tidak berujung seperti skandal 1MDB Malaysia yang merugikan negara.
- Koalisi Danantara Monitor meminta BPK segera mengaudit dan membuka hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Danantara kepada publik.
- Transparansi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan investor, mencegah korupsi, dan melindungi reputasi Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia.
Jakarta – Koalisi Danantara Monitor mengingatkan agar Danantara tidak mengulangi skandal pengelolaan dana negara seperti kasus 1MDB di Malaysia. Peringatan itu disampaikan bersamaan dengan langkah koalisi masyarakat sipil yang mengajukan permintaan informasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terkait laporan keuangan serta kinerja lembaga tersebut.
Koalisi yang terdiri dari Celios, Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, Enter Nusantara, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menilai transparansi menjadi syarat utama untuk menjaga kredibilitas sovereign wealth fund Indonesia. Mereka menyoroti belum dipublikasikannya laporan keuangan tahun 2025, laporan tahunan 2025, serta laporan keuangan triwulan I-2026.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan keterbukaan informasi penting agar publik, investor, dan pelaku usaha dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara yang nilainya sangat besar. Menurutnya, minimnya informasi justru memunculkan spekulasi dan menggerus kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
Baca juga: Koalisi Desak BPK Audit Danantara, Transparansi Aset Rp16.000 Triliun Dipertanyakan
Transparansi Danantara Jadi Benteng Cegah Kasus 1MDB
Bhima menegaskan keterbukaan laporan keuangan dan hasil audit merupakan langkah preventif untuk menghindari risiko tata kelola yang berpotensi merugikan negara.
“Kami mendesak BPK itu untuk segera melakukan audit, dan auditnya dibuka kepada publik, ikhtisar laporan keuangan auditnya dibuka kepada publik sehingga semua bisa melakukan monitoring dan bisa memberikan masukan yang tentunya bermanfaat bagi Danantara agar tidak menjadi kasus seperti 1MDB yang ada di Malaysia,” ujar Bhima.
Ia menambahkan, kasus 1MDB menjadi pelajaran penting bagi berbagai sovereign wealth fund di dunia. Menurutnya, pengelolaan dana yang besar tanpa transparansi dan tata kelola yang memadai dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan hingga indikasi korupsi.
“Kami ingin Danantara tidak menjadi kasus seperti 1MDB yang ada di Malaysia. Dananya besar, pengelolaannya tidak transparan, tata kelolanya bermasalah, akhirnya menjadi indikasi adanya kerugian negara ataupun terjadi korupsi. Nah itu yang kita ingin hindari,” tegasnya.
Baca juga: Moody’s Beri Peringkat Baa2 untuk Danantara Investment, Outlook Tetap Negatif
Koalisi juga meminta BPK segera melakukan audit dan memanggil manajemen Danantara untuk menjelaskan alasan keterlambatan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat.
Risiko Reputasi Sovereign Wealth Fund Indonesia
Menurut Bhima, keterlambatan publikasi laporan keuangan tidak hanya berdampak pada aspek tata kelola, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional.
Ia menilai semakin lama laporan keuangan tidak dibuka, semakin besar spekulasi yang berkembang di pasar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap proyek-proyek yang dikelola lembaga investasi negara tersebut.
Bhima bahkan mengingatkan bahwa apabila laporan keuangan tetap tidak dibuka dan audit tidak dipublikasikan, maka Danantara berisiko dicap sebagai sovereign wealth fund paling tidak transparan di dunia.
“Kalau Danantara sebagai lembaga Sovereign Wealth Fund itu menolak untuk membuka laporan keuangannya dan BPK juga tidak melakukan audit kepada Danantara untuk dibuka pada publik, maka Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund pertama di dunia yang paling tidak transparan,” katanya.
Baca juga: Kurang Transparan, Danantara Dinilai Berpotensi Ganggu Kepercayaan Investor dan Rupiah
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan besar bagi calon investor maupun mitra strategis yang ingin melakukan investasi atau kerja sama proyek.
Masyarakat Sipil Soroti Potensi Celah Korupsi
Peneliti ICW, Seira Tamara, menilai besarnya kewenangan dan aset yang dikelola harus diimbangi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Karena itu, keterbukaan laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen pengawasan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Seira menegaskan bahwa permintaan informasi yang diajukan koalisi memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang BUMN, hingga regulasi terkait tata kelola lembaga investasi negara.
Menurutnya, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, akan muncul celah yang berpotensi memicu konflik kepentingan, korupsi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset negara.
Baca juga: Kejagung Geledah Kantor BGN, Istana: Kita Lihat dan Tunggu Hasilnya
Senada, Trend Asia juga menyoroti minimnya informasi terkait proyek-proyek yang didanai lembaga tersebut. Selain mempertanyakan klaim keuntungan investasi yang pernah disampaikan, mereka meminta publik diberikan akses terhadap informasi mengenai proyek yang didanai, metode perhitungan keuntungan, hingga dasar pengambilan keputusan investasi.
Koalisi Danantara Monitor menegaskan akan terus mengawal keterbukaan informasi dan mendorong audit yang dapat diakses publik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta menjaga kepercayaan terhadap Danantara sebagai pengelola aset strategis negara. (*)
Editor: Yulian Saputra
