Poin Penting
- Kepala BGN menjelaskan kebutuhan 19.000 sapi hanya skenario apabila seluruh SPPG memasak daging sapi secara serentak, bukan untuk kebutuhan riil harian MBG.
- BGN tidak menerapkan menu nasional seragam untuk menghindari lonjakan permintaan dan kenaikan harga pangan.
- Menu MBG disesuaikan dengan potensi lokal tiap daerah guna menjaga stabilitas harga dan mendukung produksi domestik.
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan angka tersebut hanya bersifat simulasi, bukan kebutuhan riil harian.
Menurut Dadan, perhitungan itu muncul dari asumsi apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Kalau satu SPPG memasak daging sapi, maka butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG diminta memasak sapi pada hari yang sama, tinggal dikalikan jumlahnya,” kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Rabu, 22 April 2026.
Baca juga: BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran
Ia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG berkisar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya.
Hindari Lonjakan Harga Pangan
Namun demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menetapkan menu seragam secara nasional dalam program MBG. Kebijakan tersebut dihindari untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Ia mencontohkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Ketika itu, menu nasi goreng dan telur disiapkan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ujarnya.
Baca juga: BGN Klaim Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Sudah Efisien
Berkaca dari kondisi tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Menu disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
Menurut Dadan, strategi ini tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan produksi lokal.
“Kalau dipaksakan menu nasional, tekanannya tinggi dan harga bisa naik. Karena itu, kita sesuaikan dengan kondisi daerah,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
