Poin Penting
- Kemenpar dan Danantara memperkuat sinergi pengembangan destinasi wisata dan investasi.
- Kolaborasi mencakup infrastruktur, SDM, produk wisata, hingga pemasaran.
- Pengembangan destinasi diarahkan untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja di daerah.
Jakarta – Pengembangan destinasi wisata mulai diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja baru di daerah.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah memperkuat sinergi untuk menghubungkan pengembangan destinasi dengan peluang investasi.
Juru Bicara Kemenpar Imam Priyono mengatakan kerja sama kedua pihak mencakup pengembangan destinasi dan infrastruktur, investasi dan industri pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk wisata minat khusus, pertukaran data dan informasi, hingga penguatan pemasaran.
“Namun seperti apa skema kerjanya, saat ini masih dalam diskusi,” kata Imam seperti dikutip dari Antara.
Imam mengatakan Kemenpar berupaya memastikan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata dapat terhubung dengan peluang investasi. Dalam hal ini, Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan aset, infrastruktur, dan ekosistem investasi.
Menurutnya, pariwisata memiliki posisi penting sebagai sektor yang dapat menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah hingga ke daerah.
Baca juga: Pariwisata Tumbuh Positif, Menpar Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,01 Triliun
Sementara itu, BPI Danantara dapat berperan dalam mendorong pengembangan destinasi, infrastruktur, dan ekosistem investasi pariwisata nasional.
Kedua pihak selanjutnya berencana menyusun program dan aksi nyata yang produktif, akuntabel, dan berkelanjutan. Program tersebut juga diharapkan menjadi payung sinergi yang lebih luas antara Kemenpar, Danantara, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Untuk destinasi atau proyek yang menjadi prioritas investasi, proses pemetaan dan pembahasan akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, dan potensi dampak ekonominya,” ujar Imam.
Dorong Kolaborasi Pariwisata dan Industri
Selain pengembangan destinasi, Kemenpar juga membuka peluang kolaborasi antara industri penerbangan dan akomodasi.
Imam mengatakan telah dilakukan inisiasi pertemuan antara maskapai penerbangan Indonesia dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta sejumlah jejaring perhotelan.
Pertemuan tersebut membahas potensi pemanfaatan miles penerbangan dalam industri akomodasi melalui skema bundling produk penerbangan dan hotel.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi, mulai dari transportasi hingga akomodasi.
Baca juga: Juni 2026, Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Capai 1,39 Juta
Kemenpar-Danantara Perkuat Payung Investasi
Sinergi Kemenpar dan Danantara sebelumnya dituangkan dalam Kesepahaman Bersama yang ditandatangani Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani di Kantor Danantara, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Melalui nota kesepahaman (MoU) tersebut, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada destinasi, tetapi juga mencakup investasi, infrastruktur, produk pariwisata, SDM, serta pemasaran yang terintegrasi.
MoU ini diharapkan menjadi payung kolaborasi untuk menggabungkan kapasitas kedua pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata sekaligus menarik investasi.
Pengembangan aset juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada 14 Agustus 2026.
Saat itu, Prabowo menyatakan pemerintah siap mempermudah kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
Prabowo menekankan aset negara, mulai dari tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga fasilitas yang belum dikelola secara optimal, tidak boleh dibiarkan tanpa manfaat.
Aset tersebut, menurut Prabowo, harus dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja sekaligus mendukung perekonomian yang membutuhkan investasi. (*)
