Poin Penting
- Komisi XI DPR RI menetapkan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026-2031.
- Solikin terpilih melalui musyawarah mufakat setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
- Dalam paparannya, Solikin menawarkan delapan strategi utama bertajuk “SEMANGKA”.
Jakarta – Komisi XI DPR RI menetapkan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Solikin terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI.
“Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudara Solikin M. Juhro sebagai Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031,” tulis Komisi XI DPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026.
Setelah ditetapkan Komisi XI DPR RI, hasil keputusan tersebut selanjutnya akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (1/9/2026).
Solikin merupakan salah satu calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan M. Anwar Bashori untuk menggantikan Aida S. Budiman yang menjadi Calon Deputi Gubernur Senior BI.
Baca juga: Aida S. Budiman Resmi Dipilih Jadi Deputi Gubernur Senior BI 2026-2031
Sebelumnya, Solikin memaparkan tiga misi utama dalam fit and proper test, yakni menjaga stabilitas yang dinamis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta memperkuat ekonomi yang inklusif.
Visi dan misi tersebut akan diwujudkan melalui delapan strategi utama yang dirangkum dalam konsep “SEMANGKA”.
Strategi tersebut dikelompokkan ke dalam tiga lapisan, yakni “SEMA” sebagai jangkar kebijakan, “NG” sebagai mesin transformasi, dan “KA” sebagai pengungkit implementasi.
“Jadi jangkar kebijakan yaitu untuk menjaga stabilitas dan memperbesar kapastias pembiayaan, kemudian mesin transformasi mengalirkan kepada ekonomi dan masyarakat dan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dan pengungkit implementasi untuk memastikan semuanya dapat dilaksanakan secara kredibel dan bersinergi,” ujar Solikin.
Empat Strategi dalam Jangkar Kebijakan
Pada lapisan pertama, “SEMA”, strategi pertama adalah menjaga stabilitas yang dinamis untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Menurut Solikin, stabilitas nilai tukar, inflasi yang terjaga, serta ekspansi likuiditas harus menjadi jangkar kredibilitas kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kredibilitas yang selama ini kita peroleh is not taken for granted, tetapi diupayakan dengan komitmen dan kerja keras, melalui bauran instrumen kebijakan pada akhrinya nilai tukar dan inflasi yang terjaga stabil tidak hanya megawal kredibilitas kebijakan saja namun juga akan menjadikan ruang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berkelanutan semakinterbuka lebar,” jelasnya.
Strategi kedua, yakni meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan operasi moneter pro market melalui penguatan transmisi kebijakan, mendorong pendalaman dan likuiditas pasar keuangan, menjaga stabilitas pasar, serta memperkuat pembiayaan ekonomi.
“Pada saat yang bersamaan kita harus memastikan bahwa likuiditas tersedia dan berputar di perekonomian karena itu perlunya berbagai kombinasi strategi antara lain melakukan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter yang pro market, memperdalam pasar uang serta memperkuat prioritisasi insentif likuiditas yang diberikan BI,” tambahnya.
Strategi ketiga adalah memperkuat kebijakan makroprudensial yang adaptif, inovatif, dan pro growth untuk mendorong intermediasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembiayaan inklusif, insentif pendalaman pasar uang, serta penguatan rasio intermediasi makroprudensial (RIM).
Keempat, akselerasi pendalaman pasar keuangan. Melalui Blueprint Pendalaman Pasar Uang, BI akan mendorong produk yang semakin beragam, pelaku yang semakin aktif, price discovery yang semakin kredibel, serta infrastruktur yang semakin modern dan terintegrasi.
Baca juga: Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, Solikin Bawa Strategi ‘SEMANGKA’
Memasuki lapisan kedua, ‘NG’, strategi kelima adalah navigasi ekonomi keuangan inklusif, termasuk ekonomi syariah. Strategi ini diarahkan agar semakin terhubung dengan program prioritas pemerintah sehingga memberikan dampak langsung terhadap sektor riil.
“Penguatan akan dilakukan melalui berbagai jalur diantaranya memperkuat ekosistem pangan dari hulu ke hilir, mendorong digitalisasi usaha secara end to end dari UMKM dan pelaku usaha syariah, pengembangan model bisnis UMKM dan pelaku usaha syariah perlu semakin dikaitkan dengan rantai nilai program prioritas pemerintah,” bebernya.
Keenam, gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI akan mendorong pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan rupiah digital.
Sementara itu, lapisan ketiga, ‘KA’, mencakup strategi ketujuh berupa penguatan kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola. Kedelapan, aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional.
Solikin menilai BI tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah, DPR RI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), industri, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
“Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi. Justru independensi dan tatanan kelembagaan yang sehat harus bertemu dengan sinergi atau koordinasi yang kuat,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
