Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” ujar Jokowi dalam dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.
Defisit itu berasal dari selisih antara target pendapatan dan belanja negara di 2025. Sementara, Jokowi menyetujui pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Lapor APBN Juli 2024 Defisit Rp93,4 Triliun
“Ini dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
“Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” jelasnya.
Baca juga: Target Belanja ABPN 2025 Era Prabowo-Gibran Capai Rp3.613,1 Triliun
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 – 5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 – 8 persen.
Lalu, rasio gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Serta, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108. (*)
Editor: Galih Pratama
