Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan belanja negara dalam postur RAPBN (Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Negara) tahun 2025 atau pada pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jokowi menyebut bahwa APBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif.
“Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat,” kata Jokowi dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca juga: Pemerintah Finalisasi Program Prioritas Presiden Terpilih di RAPBN 2025, Ini Dasar Pertimbangannya
Selain itu, kata Jokowi, belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian.
Adapun, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Selain itu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Dalam anggaran ini, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
“Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” kata Jokowi.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca juga: Stafsus Kemenkeu Ungkap Skema Penyusunan RAPBN 2025 Transisi ke Pemerintahan Baru
Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penuruna stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Kemudian, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. (*)
Editor: Galih Pratama
