Poin Penting
- BI stabilkan rupiah lewat intervensi pasar, borong SBN Rp123,1 triliun, dan penguatan SRBI
- Likuiditas longgar digelontorkan Rp427,9 triliun untuk dorong kredit ke bank dan sektor prioritas.
- Pendalaman valas, pembatasan dolar, dan digitalisasi diperkuat untuk jaga stabilitas dan dorong ekonomi.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui strategi borong Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta suntik insentif likuiditas perbankan dalam jumlah besar.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan terdapat tujuh strategi utama yang ditempuh, mulai dari intervensi pasar valas, penguatan instrumen SRBI untuk menarik arus modal asing, pembelian SBN di pasar sekunder, hingga pengelolaan likuiditas perbankan dan penguatan pengawasan transaksi valas.
“Juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar antara lain dengan menjaga pertumbuhan uang primer double digit di atas 10 persen dan bahkan terakhir pertumbuhannya 14,1 persen,” ujar Perry saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.
Baca juga: Bos BI Tegaskan All Out Jaga Stabilitas Rupiah
Dari sisi operasi pasar, BI tercatat agresif memborong SBN di pasar sekunder. Hingga 4 Mei 2026, total pembelian SBN mencapai Rp123,1 triliun, sebagai bagian dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal.
Di saat bersamaan, BI juga memperkuat likuiditas perbankan melalui kebijakan makroprudensial longgar. Total insentif likuiditas makroprudensial yang telah digelontorkan mencapai Rp427,9 triliun hingga April 2026, yang disalurkan ke bank BUMN, bank swasta, BPD, serta sektor prioritas seperti pertanian, hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi.
Perry menjelaskan, penguatan strategi stabilisasi juga didukung pendalaman pasar valas, termasuk pengetatan transaksi pembelian dolar AS dari USD50.000 menjadi USD25.000 per orang per bulan, serta diversifikasi keuangan melalui penggunaan yuan.
“Yuan sekarang sudah ada yuan-rupiah di dalam negeri yang juga terhubung dengan Yuan di Hongkong maupun China,” jelas Perry.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan longgar untuk menopang penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi, termasuk insentif KLM sebesar 1 persen dari DPK untuk UMKM dan koperasi.
Baca juga: KSSK Klaim Stabilitas Sektor Keuangan Q1 2026 Terjaga di Tengah Gejolak Konflik Timteng
BI juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) serta perluasan penggunaan QRIS lintas negara dan penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui program Katalis P2DD.
“Di bidang kebijakan-kebijakan makroprudensial yang lain juga tetap longgar, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit,” imbuhnya. (*) Steven Widjaja
