Jakarta – Bank Indonesia meminta kepada kepala daerah untuk dapat mendorong pemanfaatan ekonomi digital ke berbagai daerahnya guna menjaga produksi dan distribusi bahan pangan, yang nantinya akan berdampak pada inflasi yang lebih terkendali.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada acara Sarasehan Nasional sebagai rangkaian Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018, di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018. Menurutnya, kepala daerah harus bisa mendorong penjualan produk pangan melalui online atau secara daring.
Selain itu, Gubernur BI juga meminta, agar para produsen untuk dapat memanfaatkan teknologi keuangan dan saluran ekonomi digital untuk menambah modal guna dapat meningkatkan produksi. “Teknologi digital dapat diadaptasi khususnya oleh UMKM di berbagai daerah,” ucap Perry.
Kepala Daerah juga diminta untuk memanfaatkan pesatnya ekonomi digital dalam menciptakan lapangan kerja. Maraknya perusahaan rintisan (start-up) dan juga perusahaan niaga daring (e-commerce) diharapkan dapat menambah lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.
“Ekonomi dan keuangan digital untuk menciptakan lapangan kerja hingga mengurangi tingkat kemiskinan,” paparnya.
Di depan para kepala daerah, dirinya juga memaparkan bagaimana tingkat inflasi saat ini yang sebesar 3,3 persen (yoy) sudah jauh lebih baik dibanding 2014 yang sebesar 8,3 persen (yoy). Di mana BI sendiri mengincar agar inflasi di 2019 dapat menurun ke 3,4 persen dan 2020 dapat menjadi 3 persen. (*)
