Poin Penting
- ISEI Riau menilai pembagian DBH sawit 4 persen untuk daerah dan 96 persen untuk pusat tidak adil.
- ISEI meminta komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit masuk formula DBH.
- BPDP diminta mengalihkan sebagian subsidi biodiesel untuk petani dan daerah penghasil sawit.
Pekanbaru – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau mendesak pemerintah pusat mereformulasi skema Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit. ISEI menilai pembagian porsi 4 persen untuk daerah dan 96 persen untuk pemerintah pusat tidak mencerminkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sawit.
Desakan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Sosialisasi PMK Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit” di Ballroom Menara Bank Riau Kepri Syariah, Selasa (6/5).
Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo mengatakan rekomendasi reformulasi DBH sawit akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, DPR RI, DPD RI, kepala daerah penghasil sawit, hingga jaringan ISEI di seluruh Indonesia.
“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan kekayaan alam dari tanah daerah benar-benar kembali menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman dalam keterangannya yang diterima Infobanknews, Sabtu, 9 Mei 2026.
Baca juga: Sawit Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Buktinya
Adapun diskusi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Sejumlah narasumber turut hadir, antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Abdullah, Kepala Divisi Perencanaan BPDP Hery Yulianto, Wakil Ketua GAPKI Hendryx Wahyudi, dan perwakilan DPP APKASINDO Riyadi Mustofa.
DBH Sawit Terus Menurun
Dalam paparannya, ISEI Riau mengungkapkan nilai DBH sawit nasional terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, DBH sawit tercatat sebesar Rp3,396 triliun, kemudian turun menjadi Rp3 triliun pada 2024, Rp1,249 triliun pada 2025, dan diproyeksikan hanya Rp756,63 miliar pada 2026.
Khusus untuk Provinsi Riau dan kabupaten/kota di wilayah tersebut, penerimaan DBH sawit juga turun tajam dari Rp392,03 miliar pada 2023 menjadi Rp96,11 miliar pada tahun ini.
Baca juga: ISEI Dorong Reformulasi Kebijakan UMKM Lewat Industry Matching di Bogor
ISEI menilai kondisi itu berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan daerah, terutama untuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan lingkungan di kawasan perkebunan sawit.
Minta Komponen B50 Masuk Formula DBH
Selain meminta perubahan komposisi pembagian DBH, ISEI Riau juga mendorong pemerintah memasukkan program biodiesel B50 dan produk hilir sawit ke dalam formula perhitungan DBH.
Menurut ISEI, selama ini DBH sawit hanya dihitung dari pungutan ekspor dan bea keluar. Padahal, kebijakan hilirisasi sawit melalui biodiesel dinilai memberikan nilai tambah besar bagi negara.
ISEI memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, penggunaan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel juga dinilai menekan volume ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH.
Karena itu, daerah penghasil sawit dinilai perlu memperoleh insentif langsung dari peningkatan nilai tambah industri hilir sawit.
Baca juga: ISEI Serukan Penguatan Peran Negara Hadapi Tantangan Ketidakpastian Global
Soroti Peran BPDP
ISEI Riau juga meminta evaluasi terhadap peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Organisasi itu menilai BPDP saat ini terlalu dominan membiayai subsidi biodiesel untuk korporasi besar.
ISEI merekomendasikan agar sebagian dana subsidi dialihkan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pembangunan sarana dan prasarana petani, pengembangan industri hilir di daerah, hingga dukungan beasiswa dan riset.
“BPDP tidak boleh hanya menjadi penyokong utama subsidi biodiesel,” demikian rekomendasi ISEI Riau.
ISEI Riau turut mengajak pemerintah daerah dan jaringan ISEI di daerah penghasil sawit lain untuk mendorong revisi kebijakan DBH sawit agar lebih berpihak kepada daerah. (*)
