Poin Penting
- ISEI membahas perkembangan ekonomi Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan nasional serta daerah
- ISEI mendorong sinergi pemerintah, usaha, dan akademisi untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi
- Seminar ISEI 2026 membahas hilirisasi, SDM unggul, dan ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi inklusif.
Jakarta – Perkembangan perekonomian Indonesia dan arah kebijakan ekonomi nasional serta daerah menjadi perhatian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam Seminar Nasional ISEI 2026 dan Sidang Pleno ISEI XXV di IPB International Convention Center, Botani Square, Bogor, pada 26-28 Agustus 2026.
Sekretaris Umum ISEI sekaligus Ketua Panitia Pengarah, Dr. Solikin M. Juhro, mengatakan rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi ruang diseminasi gagasan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan ekonomi.
“Seminar Nasional ISEI 2026 dan Sidang Pleno ISEI XXV tahun ini mengangkat tema Penguatan Sinergi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Akademisi dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Dinamis, Hilirisasi-Industrialisasi, serta Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Maju,” ujar Solikin dikutip 27 Agustus 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kontribusi ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, serta memperkuat sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.
Baca juga: ISEI Dorong Konsep Indonesia Incorporated dalam Genjot Ekonomi RI
Rangkaian acara diawali dengan agenda Pra Pleno yang diisi Sarasehan Ketua Cabang ISEI se-Indonesia bersama Wakil Ketua Umum PP ISEI Prof. Dr. Anggito Abimanyu. Agenda dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan terkini perekonomian nasional dan daerah serta konsolidasi isu strategis ISEI Cabang.
Pada hari pertama, ISEI juga menggelar tiga workshop, yakni “Kiat Menulis Opini Populer” yang disampaikan Ketua Komunikasi Strategis PP ISEI Eko B. Supriyanto, “Metode Riset Photovoice” oleh Pengurus ISEI Cabang Semarang Dr. Hapsari Ayu Kusumawardhani, serta “Analisis Dampak Kebijakan dengan GTAP” oleh Anggota Bidang Akademik & Riset PP ISEI Prof. Dr. Sahara.
Rangkaian hari pertama ditutup dengan Welcoming Dinner di Balai Kota Bogor yang dihadiri Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim.
Hari Kedua Seminar Nasional ISEI 2026
Memasuki hari kedua, Seminar Nasional ISEI 2026 dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti. Seminar menghadirkan empat narasumber yang membahas sejumlah isu strategis perekonomian nasional.
Ketua Bidang IV PP ISEI Prof. Dr. Bayu Krisnamurthi membahas inovasi, riset, dan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan materi mengenai strategi dan koordinasi kebijakan dalam mendorong stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Chief Technology Officer Danantara Indonesia Ir. Sigit Puji Santosa membahas kebijakan strategis pemerintah dalam mengakselerasi hilirisasi dan daya saing ekonomi nasional.
Adapun Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Aktivis Ekonomi Kreatif Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengangkat pengembangan industri berbasis ekonomi kerakyatan sebagai pilar pertumbuhan inklusif.
Seminar tersebut dimoderatori Pengurus Pusat ISEI Bidang III sekaligus Chief Economist at Indonesia Business Council, Dr. Denni Puspa Purbasari.
Pada agenda pembukaan Sidang Pleno XXV, Ketua Bidang Organisasi PP ISEI Retno A. Ekaputri, Ph.D. menyampaikan laporan organisasi. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.
Baca juga: ISEI Serukan Penguatan Peran Negara Hadapi Tantangan Ketidakpastian Global
Hari terakhir rangkaian kegiatan diisi dengan Sidang Pleno ISEI XXV, konferensi pers, Bogor City Tour, serta acara kebersamaan PP ISEI di RAASAA Cafe at Danau Teratai Kebun Raya Bogor.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ISEI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan ekonomi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan perekonomian nasional. (*)
