Poin Penting
- Utang jatuh tempo 2026 mencapai Rp833,96 triliun, tertinggi dalam periode 2025–2036.
- Tekanan likuiditas dipicu akumulasi utang dan skema burden sharing saat pandemi.
- Pemerintah perlu refinancing besar, rentan terhadap gejolak pasar global.
Jakarta – Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyatakan Indonesia akan menghadapi tekanan likuiditas pada 2026 seiring jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam siklus pembayaran utang periode 2025-2036, meningkat dari Rp800,33 triliun pada 2025.
“Di tahun 2026 ini semakin terlihat bahwa Indonesia harus menghadapi ‘tembok utang’ (debt wall) dengan nilai jatuh tempo yang mencapai Rp 833,96 triliun,” demikian laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun ISEAI, dikutip pada Senin, 20 April 2026.
Baca juga: Injeksi Likuiditas ke Bank Pelat Merah, Bank-bank Non-Himbara Kena Spillover Effect
Tekanan likuiditas ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ini merupakan akumulasi penerbitan utang jangka menengah, termasuk dampak skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama pandemi Covid-19.
Dari total jatuh tempo utang 2026, sebesar Rp154,5 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) hasil skema tersebut.
“Fakta bahwa beban ini akan terus meningkat menjadi Rp210,5 triliun pada tahun 2027 menandakan bahwa tahun 2026 hanyalah awal dari periode tekanan likuiditas yang panjang dan melelahkan bagi fiskal nasional,” tambahnya.
Baca juga: Catatan HUT ke-47 Infobank: Lazy Bank, Kriminalisasi Kredit Macet, dan Ujian Akhir Disiplin Fiskal
Besarnya kebutuhan pembayaran mendorong pemerintah melakukan pembiayaan ulang (refinancing) dalam skala besar, yang meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas pasar keuangan.
Dalam kondisi pasar risk-off atau saat suku bunga global naik, pemerintah berpotensi melakukan rollover utang dengan biaya lebih tinggi, yang dapat memperlebar defisit fiskal.
“Peningkatan tajam pada komponen burden sharing pada tahun 2026 mencerminkan berakhirnya masa “bulan madu” likuiditas murah dari bank sentral. Pemerintah kini harus berhadapan langsung dengan mekanisme pasar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh instrumen-instrumen tersebut,” tambahnya.
Kebutuhan Utang Baru dan Biaya yang Meningkat
ISEAI memproyeksikan lonjakan kebutuhan pembiayaan 2026 akan mencapai Rp832,2 triliun melalui penarikan utang baru.
Baca juga: Warisan Utang 8 Presiden RI: Dari Soekarno hingga Prabowo
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menerapkan strategi front-loading atau penarikan utang pada awal tahun, termasuk penerbitan global bond senilai USD2,7 miliar pada awal 2026.
Namun, biaya modal untuk surat utang internasional ini, dengan yield mencapai 5,50 persen untuk tenor 30 tahun, menunjukkan bahwa harga keamanan fiskal Indonesia semakin mahal di mata investor global. (*)
Editor: Yulian Saputra
