Poin Penting
- INDEF menilai Danantara berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen jika pengelolaan aset Rp1.000 triliun berjalan optimal
- Kinerja Danantara dinilai belum maksimal karena masih terkendala tata kelola perusahaan.
- INDEF mengingatkan ruang fiskal pemerintah semakin sempit, sehingga efektivitas belanja negara perlu dievaluasi.
Jakarta – Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufiqurahman, menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memiliki potensi besar dalam mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, potensi tersebut hingga kini dinilai belum optimal lantaran terkendala sejumlah persoalan tata kelola di pemerintah.
Menurutnya, apabila Danantara mampu mengelola aset dan perusahaan di bawah pengawasannya secara efektif dalam dua tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi di Tanah Air berpotensi mencapai sekitar 6 persen.
“Kalau Danantara misalnya dalam dua tahun ini bisa menciptakan aktivitas bisnis secara optimal dengan aset katakanlah sekitar Rp1.000 triliun, hitungan kami pertumbuhan ekonomi 6 persen mungkin bisa tercapai dalam 2 tahun,” ujar Rizal dalam acara berjajuk “Membedah Resiliensi dan Kredibilitas Ekonomi – Fiskal”, di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Diketahui, Danantara sendiri memperoleh mandat dalam mengelola aset bernilai hampir Rp1.000 triliun hingga lebih dari Rp1.300 triliun, termasuk ratusan badan usaha milik negara (BUMN) dengan kondisi yang beragam.
Baca juga: Danantara Merger Empat Asset Management BUMN ke Mandiri MI
Meski demikian, kata Rizal, tantangan utama saat ini bukan semata pada aktivitas investasi, melainkan pada proses pembenahan tata kelola perusahaan.
“Cuma masalahnya sekarang Danantara belum optimal. Ada kendala dengan tata kelola yang harus dibenahi dari governancenya, belum masuk ke aktivitas ekonominya,” katanya.
Danantara Dinilai Bisa jadi Agen Investasi Nasional
Lebih lanjut, Rizal menilai, keberadaan Danantara berperan strategis sebagai lembaga investasi negara yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor-sektor produktif.
Menurutnya, dengan pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan bisa menjadi agen pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat investasi nasional.
“Mudah-mudahan Danantara punya harapan besar dalam mendorong investasi karena menjadi agen pembangunan ekonomi yang menggerakkan ekonomi nasional,” bebernya.
Efektivitas Belanja Negara Harus Dievaluasi
Di sisi lain, Rizal menyoroti nilai efektivitas belanja negara yang perlu dievaluasi agar efektivitas berbagai program belanja negara mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Ia mencontohkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya yang memiliki alokasi anggaran jombo. Menurut hasil kajian INDEF, program tersebut memang dirancang memiliki efek berantai, tetapi manfaat ekonominya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek.
Baca juga: MUI Dorong Pembentukan Danantara Syariah untuk Perkuat Ekonomi Umat
“Hasil penelitian kami memang memiliki efek multiplier cukup bagus, tetapi untuk jangka panjang. Dalam jangka pendek, dampaknya relatif berat,” katanya.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur kembali efektivitas tiap program prioritas agar anggaran negara benar-benar mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Ruang Fiskal Dinilai Semakin Sempit
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring melonjaknya kebutuhan belanja negara dan pembayaran utang.
Ia bilang, pembayaran utang pemerintah saat ini mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun, sehingga pemerintah harus semakin selektif dalam menyusun prioritas anggaran.
Selain itu, tekanan eksternal seperti tingginya suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, hingga ketergantungan terhadap impor energi juga menjadi tantangan besar bagi APBN.
“Saya kira memang ruangan fiskal kita semakin sempit, belanja naik kualitas dan multiplier harus terus diuji dan terus diperbaiki,” katanya.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Belanja negara harus benar-benar diuji efektivitas dan multiplier effect-nya,” tutupnya. (*)
Editor: Galih Pratama
