Jakarta – Kementerian Keuangan RI melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus pada Maret 2023 sebesar Rp128,5 triliun atau 0,61% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kondisi keuangan negara berhasil mencetak surplus ini didorong oleh pendapatan negara yang masih tumbuh yang berasal dari setoran pajak hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tercatat, penerimaan negara pada Januari 2023 mencapai Rp432,2 triliun atau 25,2% dari target APBN tahun ini, atau tumbuh 33,8%.
“Sementara, penerimaan kepabeaan & cukai mengalami penurunan -8,9% atau sebesar Rp72,2 triliun, dibandingkan tahun lalu yang masih tumbuh diatas 27%. Dan PNBP sebesar Rp142,7 triliun tumbuh 43,7%,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 17 April 2023.
Kemudian, dari sisi belanja, menkeu mencatat belanja negara sudah terealisasi Rp518,7 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp347,3 triliun. Sementara transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp171,4 triliun atau terkontraksi -2,9%.
“Belanja negara sudah mencapai 16,9% terutama untuk belanja pusat sebesar 15,5% dan belanja K/L 16,7%. Ini Rp518,7 triliun untuk belanja K/L Rp166,9 triliun atau tumbuh 11,3%, belanja K/L Rp180,3 triliun atau tumbuh 9,8%,” jelas Menkeu.
Menkeu melanjutkan, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp228,8 triliun, tetap menjaga positif dari keseimbangan primer tahun lalu sebesar Rp95,5 triliun.
“Kita telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar Rp203,7 triliun di dalam rangka untuk membangun cash buffer dalam mengantisipasi ketidakpastian di sektor keuangan global, ini memberikan kita cukup baik dari sisi pencadangan maupun menghadapi ketidakpastian global,” ucap Sri Mulyani. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
