Jakarta – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bertu Merlas menyatakan, pemerintah harus melakukan antisipasi terhadap dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran dan Amerika Serikat (AS). Sebab, harga minyak melonjak usai AS membantu Israel menyerang Iran hingga mendekati USD80 per barel.
“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM. Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” ujar Bertu Merlas, dalam keterangannya, dikutip, Selasa, 24 Juni 2025.
Baca juga: Selat Hormuz Ditutup, Goldman Sachs Ramal Harga Minyak Bakal Tembus USD110 per Barel
Dia mengungkapkan tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun. Jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.
“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” katanya.
Bertu mengatakan kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat. Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat.
“Kita semua berada di situasi global yang tidak menentu. Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari peperangan ini,” imbuhnya.
Baca juga: OJK Batasi Usia Peminjam Dana Pinjol dan Paylater Minimal 18 Tahun, Simak Pertimbangannya!
Kondisi pasar global yang mengalami ketidakpastian, hingga masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap AS dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia. Apalagi jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selama ini selat Hormuz adalah jalur perdagangan maritim yang menjadi pintu gerbang Teluk Persia.
“Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” ucap Bertu.
DPR Minta Koordinasi Lintas Sektor dan Perlindungan UMKM
Legislator dari Sumatera Selatan ini meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.
“Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikhawatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
