Jakarta – Program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang digalakkan pemerintah diklaim akan menjadi transaksi masa depan di Tanah Air. Terlebih, saat ini sistem GPN telah terkoneksi dengan semua perbankan.
Masyarakat pun diimbau untuk melakukan setiap transaksi non-tunai melalui kartu kredit GPN. Merespons hal tersebut, Visa Woldwide Indonesia (Visa), salah satu pemain di penyedia jasa pembayaran mengungkapkan pihaknya tak khawatir terhadap imbauan pemerintah untuk menggunakan kartu kredit GPN. Apa alasannya?
“Pangsa pasar, khususnya di segmen korporasi domestik peneterasinya belum maksimal. Ada sekitar 3,2 triluin dolar Amerika Serikat (AS), transaksi korporasi yang belum tergarap,” Riko Abdurrahman, President Director Visa Indonesia di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Dia mencatat, saat ini peneterasi konsumsi korporasi masih sangat rendah, yakni di bawah 1%. Jauh tertinggal dengan peneterasi konsumsi retail yang sudah berada di level 9%. Artinya, ceruk pasar koorporasi masih sangat besar untuk digarap.
“Kuenya sangat besar sekali untuk banyak pemain (jasa pembiayaan). Semua pemain akan kenyang lah dengan kue yang besar itu,” jelas Riko.
Di satu sisi, Riko tetap mengapresiasi dan mendukung program pemerintah dalam mempercepat digitalisasi pembayaran, khususnya di korporasi.
“Kita dukung, karena kita mau menuju cashless society,” ujar Riko.
Tren Pendapatan Naik
Memasuki 2023, Riko menilai dengan kondisi saat ini yang sudah hilang dari bayang-bayang Covid-19, Visa merasa yakin transaksinya akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Trennya sudah menanjak. Travel mulai kembali, Covid-19 sudah lewat. Diharapkan 2023 proyeksinya pasti lebih tinggi sebelumnya,” ungkap Riko.
Diakuinya, sektor perjalalan atau travel menjadi salah satu penopang transaksi dari Visa. Kemudian, ada juga retail yang meliputi transaksi belanja di supermarket atau mal. Lalu, ada transaksi entertainment seperti makan di restoran.
“Rata-rata pembayarannya pakai kartu semua kan itu. Mayoritas (pendapatan) memang dari situ,” tutup Riko.(*)
